PALANGKA RAYA (Lentera) - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya tidak hanya membutuhkan personel dan peralatan yang memadai. Namun kecepatan pemerintah dalam menuntaskan urusan administrasi anggaran juga menjadi perhatian DPRD.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Subandi, langkah ini perlu dilakukan agar penanganan karhutla tidak terhambat ketika kondisi membutuhkan tindakan cepat.
"Penanganan karhutla membutuhkan partisipasi semua pihak dan DPRD akan menjalankan salah satu fungsinya yaitu melakukan pengawasan di lapangan," papar Subandi, Rabu (26/8/2026).
Ia mengakui jika berbagai unsur selama ini telah menunjukkan komitmen dalam penanganan karhutla. Akan tetapi, di tengah kebutuhan penanganan yang harus cepat, Subandi meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya tidak membiarkan persoalan administratif menjadi penghalang.
Karena itu, apabila masih terdapat kendala dalam proses administrasi anggaran, Pemkot Palangka Raya diharapkan segera menyelesaikannya. Menurutnya, kebutuhan penanganan karhutla tidak bisa menunggu proses yang berlarut-larut, karena kondisi di lapangan membutuhkan penanganan yang cepat atau darurat.
Subandi akan memastikan persoalan anggaran bukan menjadi alasan untuk memperlambat penanganan karhutla. Ia menyatakan DPRD Kota Palangka Raya siap memberikan dukungan apabila Pemkot nantinya membutuhkan tambahan anggaran.
Jika anggaran yang tersedia belum mencukupi, DPRD membuka ruang atau opsi penambahan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah ini dinilai penting guna memastikan kebutuhan operasional penanganan karhutla tetap dapat terpenuhi.
"Dukungan anggaran menjadi bagian penting untuk memastikan upaya penanganan di lapangan berjalan maksimal, apalagi penanganan karhutla membutuhkan kesiapan personel, mobilisasi, peralatan serta dukungan operasional yang tidak bisa ditunda ketika titik api ditemukan," tegasnya.
Subandi menambahkan, selain menjalankan fungsi pengawasan, DPRD juga akan siap mendukung Pemkot melalui kebijakan anggaran.
"Kami dari DPRD menawarkan solusi kepada Pemkot, jika anggaran dinilai kurang, maka akan diupayakan ditambah melalui perubahan di APBD," pungkasnya.
Reporter: Novita|Editor: Arifin BH
.jpg)
Post a comment