SURABAYA (Lentera) –Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Musyafak Rouf menyoroti pentingnya memperluas pelatihan keterampilan bagi generasi muda di tengah meningkatnya tantangan dunia kerja dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu disampaikannya saat menggelar reses di Kecamatan Gayungan, Surabaya, yang berlangsung di Aula Mbah Sunan Ampel, Selasa (28/7/2026).
Dalam dialog bersama masyarakat, berbagai persoalan disampaikan, mulai dari kebutuhan kepemudaan, bantuan sosial, hingga pelatihan kerja. Menurut Musyafak, pelatihan seperti barber, pengembangan UMKM, dan keterampilan lainnya harus terus diperbanyak agar mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru.
“Kita harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi. Ketika banyak anak muda belum mendapatkan pekerjaan dan terjadi PHK di berbagai sektor, pemerintah harus memperbanyak pelatihan keterampilan agar mereka memiliki bekal untuk mandiri dan berwirausaha,” ungkapnya.
Selain itu, sejumlah warga juga mengeluhkan tidak dapat mengakses program Pemuda Tangguh karena terkendala persyaratan administrasi. Menurut Musyafak, program tersebut harus benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan sehingga proses pendataan dan verifikasi perlu dilakukan secara tepat.
Dalam kesempatan itu, Musyafak juga menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum konstitusional untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan kebijakan dan pembangunan daerah.
“Pada waktu reses ini, DPRD menampung keinginan atau harapan masyarakat yang menginginkan ada keberpihakan pemerintah provinsi terhadap kebutuhan dan masyarakat, utamanya bidang kesehatan, pendidikan, kemudian pelatihan-pelatihan terhadap anak muda yang sekarang ini lagi marak tidak punya pekerjaan,” ujarnya.
Musyafak menyatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi reses. Salah satu contohnya datang dari seorang mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (UNESA) yang meminta bantuan pengadaan seragam panitia peringatan Hari Kemerdekaan.
Ia menjelaskan permintaan tersebut tidak dapat dibiayai melalui APBD karena tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan anggaran pemerintah. Namun, sebagai bentuk kepedulian, dirinya tetap berupaya membantu secara pribadi.
“Itu tidak bisa kalau di APBD kan, tetapi kan kami selaku anggota DPRD yang reses di sini, ya tetap kita upayakan dengan memberikan bantuan secara pribadi kepada masyarakat yang mengajukan bantuan yang sifatnya tentatif,” katanya.
Menanggapi pertanyaan warga mengenai cara menyampaikan usulan pembangunan di luar masa reses, Musyafak menjelaskan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui forum Musrembang maupun pemerintah daerah. Sementara itu, reses menjadi momentum DPRD untuk menghimpun kebutuhan masyarakat secara langsung.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
