SURABAYA (Lentera) -Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar lomba Sentra Wisata Kuliner (SWK) mendapat dukungan dari Komisi B DPRD Surabaya.
Namun, DPRD mengingatkan agar kompetisi tersebut tidak berhenti sebagai ajang seremonial, melainkan menjadi momentum memperbaiki tata kelola SWK secara menyeluruh melalui pendampingan yang berkelanjutan.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Enny Minarsih, menilai upaya Pemkot mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan promosi digital SWK merupakan langkah yang positif. Terlebih, sebelumnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemukan dugaan praktik pungutan liar (pungli) di salah satu SWK saat melakukan inspeksi mendadak.
Enny berharap penyelenggaraan lomba tidak hanya menghasilkan pemenang, tetapi juga menjadi sarana evaluasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan SWK. Dengan begitu, persoalan seperti pungutan liar tidak kembali terjadi.
"Dengan adanya lomba ini, saya berharap juga ada evaluasi dan masukan mengenai bagaimana pengelolaan SWK yang lebih baik sehingga persoalan seperti pungutan liar tidak terulang," kata Enny pada Lentera, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, penyelenggaraan lomba bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI juga dinilai tepat. Ia menyebut tradisi perlombaan setiap Agustus selalu mampu memunculkan semangat kompetisi yang sehat dan mendorong perbaikan.
"Ketika Pemerintah Kota mengadakan lomba SWK, saya melihat tujuannya baik, yakni mendorong adanya kompetisi yang sehat dan perbaikan. Harapannya, setiap SWK akan lebih termotivasi untuk berbenah," tuturnya.
Politisi PKS ini menegaskan, keberhasilan lomba seharusnya tidak hanya diukur dari kebersihan atau penataan fisik. Menurutnya, kriteria penilaian harus mampu memperkuat branding SWK sehingga mampu menarik lebih banyak pengunjung dan meningkatkan omzet pedagang.
"Tujuan lomba bukan sekadar mencari pemenang, tetapi mendorong pertumbuhan SWK dan menarik lebih banyak masyarakat untuk datang serta berbelanja," tegasnya.
Selain itu, Enny menilai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya perlu memperkuat pembinaan terhadap seluruh SWK. Salah satu caranya dengan menghadirkan pendamping atau coach yang secara rutin memberikan pembinaan kepada pengelola dan pedagang.
Ia mengungkapkan, usulan tersebut juga telah disampaikan saat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD 2025 agar dapat diwujudkan dalam program kerja tahun 2026.
Menurutnya, keberadaan pendamping penting untuk mengidentifikasi kebutuhan masing-masing SWK karena setiap lokasi memiliki persoalan yang berbeda.
Pendampingan tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga pengelolaan keuangan, pemasaran, produksi, pengemasan produk, penyusunan menu, penentuan harga hingga optimalisasi promosi melalui media sosial.
"Dengan begitu pembinaan menjadi lebih terarah sesuai kebutuhan masing-masing SWK. Kalau hanya mengandalkan perlombaan, dampaknya lebih banyak pada sisi promosi dan sifatnya masih sementara," ujarnya.
Selain itu, Enny juga mendorong Dinkopdag menggandeng komunitas maupun tenaga pendamping yang ada di Surabaya untuk memperkuat program coaching. Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak selalu membutuhkan anggaran besar, tetapi mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan SWK.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
