SURABAYA (Lentera)– Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) resmi memulai penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dengan menerima 10 mahasiswa angkatan pertama yang terbagi dalam dua program studi, yakni Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru) serta Obstetri dan Ginekologi (Obgyn).
Kehadiran program ini menjadi langkah strategis Unusa untuk mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia.
Sebanyak lima mahasiswa diterima di Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, sedangkan lima lainnya menempuh Program Studi Obstetri dan Ginekologi. Mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, mulai Surabaya, Tuban, Jember, Tulungagung, Mojokerto, Lamongan, Probolinggo, Kediri hingga wilayah kepulauan Masalembu.
Rektor Unusa, Prof. Tri Yogi Yuwono, mengatakan penyelenggaraan PPDS merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada perguruan tinggi yang memiliki kualitas pendidikan dan tata kelola yang baik.
"Kepercayaan untuk menyelenggarakan PPDS merupakan amanah yang harus kami jalankan dengan penuh tanggung jawab. Fakultas Kedokteran Unusa telah meraih akreditasi Unggul, sehingga kami berkewajiban menghadirkan pendidikan dokter spesialis yang berkualitas sekaligus berkontribusi menjawab kebutuhan nasional akan dokter spesialis," ujarnya, Selasa (7/7/2026).
Menurutnya, pembukaan PPDS Paru dan PPDS Obstetri-Ginekologi merupakan bagian dari dukungan Unusa terhadap program pemerintah dalam mempercepat pemenuhan sekaligus pemerataan dokter spesialis, khususnya di daerah yang masih kekurangan tenaga medis.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, seluruh mahasiswa angkatan pertama telah menandatangani surat pernyataan untuk kembali bertugas di daerah atau instansi asal setelah menyelesaikan pendidikan spesialis.
"Harapannya, lulusan PPDS Unusa tidak hanya menjadi dokter spesialis yang kompeten, tetapi juga ikut memperkuat layanan kesehatan di daerah-daerah yang masih membutuhkan," katanya.
Prof. Tri Yogi juga menegaskan Unusa menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk perploncoan maupun kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk pada program PPDS yang belakangan menjadi sorotan publik.
"Saya tidak akan mentoleransi segala tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan Unusa. Sekarang kami juga telah memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) yang siap menangani setiap laporan," tegasnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran Unusa, Prof. Budi Santoso, mengatakan komposisi mahasiswa angkatan pertama mencerminkan tingginya kebutuhan dokter spesialis di berbagai daerah.
"Latar belakang mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah menunjukkan bahwa kebutuhan dokter spesialis memang sangat besar. Kami berharap setelah menyelesaikan pendidikan, mereka kembali membawa kompetensi terbaik untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di daerah masing-masing," ujarnya.
Menurutnya, keikutsertaan peserta dari Masalembu menjadi gambaran masih terbatasnya akses dokter spesialis di wilayah kepulauan. Karena itu, program PPDS diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memperluas pemerataan layanan kesehatan.
Program PPDS Unusa didukung rumah sakit pendidikan, dokter pendidik klinis, dan tenaga pengajar berpengalaman. Kurikulumnya dirancang untuk menghasilkan dokter spesialis yang unggul dalam kompetensi klinis, penelitian, pendidikan, serta memiliki kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.
Pembukaan PPDS juga sejalan dengan agenda nasional percepatan pemenuhan dokter spesialis. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Indonesia saat ini hanya mampu menghasilkan sekitar 2.700 dokter spesialis per tahun, sementara kebutuhan ideal mencapai sekitar 32.000 dokter spesialis setiap tahun.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperluas penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis melalui fakultas kedokteran yang telah memiliki akreditasi unggul, termasuk Fakultas Kedokteran Unusa.
"Dengan dimulainya PPDS Paru dan Obstetri-Ginekologi, kami berharap dapat berkontribusi dalam mencetak dokter spesialis yang profesional, berintegritas, sekaligus memiliki komitmen mengabdi di daerah sehingga pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia dapat semakin terwujud," harapnya. (*)
Reporter: Amanah
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
