JAKARTA (Lentera) - Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah memperkirakan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) turun, dari Rp268 triliun pada tahun 2026 menjadi sekitar Rp174 triliun pada tahun depan.
Said mengatakan, penurunan itu disesuaikan dengan jumlah titik satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) dan total siswa penerima manfaat.
"Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan, ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun," kata Said di kompleks parlemen, Jakarta mengutip CNN Indonesia, Senin (6/7/2026).
Said menyebut, penyesuaian anggaran bukan berarti menurunkan kualitas, melainkan untuk memastikan tata kelola program tetap baik serta kualitas gizi yang diterima para peserta didik tetap terjaga.
"Angka pasti yang dialokasikan untuk pendanaan MBG tahun depan akan diketok pada September mendatang, bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," imbuhnya melansir Antara.
Sebelumnya, pemerintah telah memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 menjelaskan, keputusan itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan dana program MBG dapat dikelola dengan lebih efisien.
Adapun realisasi penyaluran anggaran hingga 30 April tercatat sebesar Rp75 triliun, yang telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat serta 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"MBG sudah mencapai Rp75 triliun, itu 22,4 persen dari APBN yang sebesar Rp335 triliun. Tapi nanti bukan Rp335 triliun, ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Presiden. Sehingga dana Badan Gizi Nasional (BGN) bisa dipakai lebih efektif dan efisien," kata Purbaya beberapa waktu lalu.
Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
