01 July 2026

Get In Touch

Kemhan Hentikan Latsarmil bagi Calon Pengelola KDMP dan KNMP

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Karo Humas dan Infohan Setjen Kemhan RI), Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait. (foto:ist)
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Karo Humas dan Infohan Setjen Kemhan RI), Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait. (foto:ist)

JAKARTA (Lentera) - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menghentikan latihan dasar kemiliteran (latsarmil), kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola atau manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).

"Kemhan melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan, terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial, bukan Latsarmil lagi," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (29/6/2026) mengutip Antara, Selasa (30/6/2026).

Perubahan itu dilakukan, setelah Menhan, Sjafrie Sjamsoeddin mengevaluasi sistem pembelajaran, setelah kejadian lima peserta latsarmil meninggal dunia.

Dengan adanya evaluasi ini, Rico memastikan, kegiatan fisik dan pelatihan yang berkaitan dengan latihan kemiliteran akan dikurangi.

"Dengan penyesuaian tersebut, kegiatan yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak tidak lagi menjadi bagian dari pelaksanaan latihan saat ini," jelasnya.

"Fokus kegiatan diarahkan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola koperasi," lanjutnya.

Menurut Rico, Kemhan juga akan memperhatikan kondisi kesehatan peserta demi memastikan proses pendidikan para calon pengelola koperasi bisa berjalan aman dan tertib.

Diketahui sebelumnya, Sjafrie Sjamsoeddin mengevaluasi secara menyeluruh program latihan dasar kemiliteran (latsarmil) untuk calon manajer Koperasi Merah Putih.

"Atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia saat jumpa pers di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026).

Menurut Ketut, pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik para peserta.

Setelah kondisi kesehatan para peserta diketahui, setiap satuan TNI yang jadi pihak pelatih latsarmil harus menyesuaikan porsi latihan fisik sesuai dengan kondisi para peserta.

Dari sisi penanganan, Kemhan juga meminta, agar penanganan medis terhadap peserta yang sakit bisa dilakukan secara cepat dan maksimal.

Tidak hanya evaluasi soal kesehatan saja, Ketut mengatakan Sjafrie meminta evaluasi juga harus dilakukan dari segi pemberian materi selama pendidikan.

"Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerja sama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan," paparnya.

Dengan demikian, para peserta tidak akan kehilangan esensi dari pendidikan latsarmil yang lebih menekankan pada nilai kedisiplinan dan membangun jiwa kepemimpinan.

Sebelumnya diberitakan, lima peserta SPPI yang meninggal dunia diketahui bernama Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Ramadani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, penyebab kematian masing-masing berbeda. Dua peserta dinyatakan meninggal akibat cardiac arrest dan heat stroke, sementara dua lainnya disebabkan tuberkulosis paru aktif serta pneumonia yang disertai komplikasi medis. Adapun satu kasus lainnya masih dalam pendalaman guna memperoleh gambaran medis yang lebih komprehensif.

Hingga memunculkan sorotan masyarakat dan desakan evaluasi oleh kalangan DPR, bahkan Komnas HAM termasuk Koalisi Masyarakat Sipil minta distop. Karena sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat, diterapkan secara serampangan kepada warga sipil. 

 

Editor: Arief Sukaputra

Share:
Lentera.co.
Lentera.co.