JAKARTA (Lentera) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menegaskan pemerintah terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak semakin meluas di sektor industri.
"Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan," ujar Said Iqbal dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, melansir Antara, Senin (29/6/2026).
Menurutnya, pemerintah telah melakukan pendampingan di sejumlah perusahaan yang menghadapi tekanan usaha. Salah satunya di Grup Yazaki, yang semula berencana merelokasi sebagian produksinya ke Vietnam.
Melalui perundingan bipartit, kata Said Iqbal, relokasi tersebut berhasil dimitigasi sehingga pengurangan tenaga kerja dilakukan secara bertahap melalui berakhirnya masa kontrak kerja, bukan melalui PHK massal.
Selain itu, pemerintah juga mengawal penyelesaian persoalan ketenagakerjaan di PT Pakerin, PT Molex Ayus, serta sejumlah perusahaan lain agar hak-hak pekerja tetap terpenuhi.
Said menilai, tantangan yang dihadapi industri nasional saat ini jauh lebih kompleks dibanding hanya persoalan harga energi. Konflik di Timur Tengah, menurutnya, telah mendorong kenaikan harga bahan bakar industri dan gas nonsubsidi, sementara pelemahan daya beli masyarakat menyebabkan permintaan produk menurun sehingga volume produksi ikut tertekan.
Di sisi lain, relokasi investasi ke negara lain serta pelemahan nilai tukar rupiah juga meningkatkan biaya produksi perusahaan. "Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini," kata Said.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro. Ia menilai harga gas hanya merupakan salah satu komponen dalam struktur biaya produksi sehingga tidak tepat dijadikan penyebab utama melemahnya daya saing industri maupun meningkatnya ancaman PHK.
"Daya saing industri nasional ditentukan oleh sekitar 15 faktor. Cost competitiveness melalui harga gas hanya salah satu komponen. Faktor yang lebih banyak menentukan adalah industrial strategy, market demand, dan resource element," kata Komaidi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, lanjut Komaidi, biaya bahan bakar yang mencakup gas, pelumas, dan listrik hanya menyumbang sekitar 6,35 persen dari total struktur biaya input industri. Sebaliknya, komponen terbesar berasal dari bahan baku dan bahan penolong dengan porsi mencapai 64,60 persen hingga 96,76 persen, bergantung pada jenis industrinya.
Karena itu, menurutnya, upaya meningkatkan daya saing industri tidak cukup hanya melalui penurunan harga gas. Pemerintah juga perlu memperkuat strategi industrialisasi, menjaga permintaan pasar, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta menjamin ketersediaan bahan baku bagi sektor manufaktur.
ReforMiner juga mencatat tingkat ketergantungan terhadap biaya gas berbeda pada setiap industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Porsi biaya gas di industri oleokimia hanya sekitar 3,3 persen dari total biaya produksi, industri sarung tangan karet sekitar 7-14 persen, sedangkan industri kaca mencapai sekitar 16 persen.
Oleh sebab itu, Komaidi menilai kebijakan harga gas perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor industri agar lebih tepat sasaran.
Pernyataan Said Iqbal dan Komaidi muncul setelah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkap adanya laporan potensi PHK terhadap lebih dari 50 ribu pekerja di salah satu pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, yang disebut dipicu kenaikan harga gas industri.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Dasco menyatakan DPR akan berkoordinasi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk membahas kebijakan harga gas industri sekaligus mencari solusi guna mencegah meluasnya PHK.
Editor: Santi
.jpg)
