JAKARTA (Lentera) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyentil PT PLN (Persero) terkait pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di Pulau Jawa beberapa waktu lalu. Menurutnya, persoalan pasokan batu bara seharusnya dapat dimitigasi lebih awal sehingga tidak berdampak kepada masyarakat.
Bahlil menjelaskan hasil evaluasi pemerintah menemukan sebagian batu bara yang digunakan PLN memiliki kualitas di bawah kebutuhan operasional pembangkit. Padahal, pembangkit membutuhkan batu bara dengan nilai kalori di atas 5.000 untuk proses pencampuran (blending).
"Ternyata kita cek ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur (blending). Inilah yang dibutuhkan (untuk operasional pembangkit)," ujar Bahlil di Jakarta, melansir Antara, Kamis (25/6/2026).
Dikatakannya, penggunaan batu bara dengan kualitas lebih rendah membuat kebutuhan bahan bakar meningkat untuk menghasilkan listrik dalam jumlah yang sama. Kondisi tersebut dinilai ikut memengaruhi stabilitas pasokan listrik.
Selain kualitas batu bara, Bahlil juga menyoroti pengelolaan stok bahan bakar PLN. Ia menyebut kebutuhan batu bara PLN untuk pembangkit mencapai sekitar 154 juta metrik ton (MT) per tahun.
Melalui kebijakan domestic market obligation (DMO), pemerintah sebenarnya telah menjamin ketersediaan pasokan batu bara bagi PLN hingga sekitar 180-190 juta MT.
Berdasarkan data yang diterimanya, sebanyak 141 juta MT batu bara telah tersalurkan ke PLN. Namun, ia mengaku mendapat laporan bahwa stok batu bara untuk pembangkit sudah menipis pada Juni 2026.
"Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni, dari 154 juta kurang 141 juta, itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan enam? Ini ilmu apa lagi? Ya ini aku jujur-jujur saja nih, berarti kan ada sesuatu," katanya.
Bahlil menilai kondisi tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih dini oleh PLN agar tidak berdampak pada masyarakat melalui pemadaman listrik bergilir.
"Nah kalau pemerintah memberikan DMO, teknisnya kan (PLN), perusahaan, gitu. Jangan air sudah di batang leher baru teriak," tegasnya.
Ia memastikan pemerintah tidak ingin persoalan serupa kembali terjadi. Atas arahan Presiden, pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik dalam negeri dengan menahan sebagian pasokan yang semula dialokasikan untuk ekspor.
"Nah karena seperti itu, maka atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Sekarang sudah jalan normal. Dari beberapa yang harus ekspor ke luar kita tahan, (penuhi) kebutuhan dalam negeri dulu," kata Bahlil.Selain itu, Kementerian ESDM akan memperketat pengawasan terhadap proses pengadaan batu bara PLN.
Bahlil meminta proses tersebut dijalankan secara transparan dan melibatkan pengawasan aparat penegak hukum agar persoalan pasokan tidak terus berulang.
"Pengadaannya harus transparan. Dan saya minta aparat penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus," pungkasnya.
Editor: Santi
.jpg)
