JAKARTA (Lentera) - Pemerintah memastikan batal menaikkan Herga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita, yakni tetap di Rp15.700 per liter. Sebagai upaya menjaga stabilitas di pasaran, Kementerian Perdagangan memilih memperbesar porsi distibusi melalui BUMN Pangan, yakni Bulog dan ID FOOD hingga lebih dari 50 persen.
"Jadi yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kita akan menaikkan porsi distribusi untuk BUMN Pangan. Sekarang kan minimal 35 persen, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Sudah kita hitung, bisa saja misalnya di atas 50 persen," ujar Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di Jakarta, melansir Antara, Senin (22/6/2026).
Saat ini, porsi distribusi Minyakita melalui BUMN Pangan ditetapkan minimal 35 persen. Pemerintah menilai peningkatan porsi tersebut akan membuat rantai distribusi lebih terkendali hingga tingkat pengecer.
Menurut Budi, Bulog dan ID FOOD memiliki mekanisme penunjukan distributor serta pengecer resmi sehingga pemerintah dapat mengawasi penjualan Minyakita agar tetap sesuai HET.
Dijelaskannya, setiap pengecer yang menjadi mitra Bulog maupun ID FOOD wajib menjual Minyakita sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Apabila terbukti menjual di atas HET, pengecer akan dikenai sanksi berupa pencabutan status kemitraan atau masuk daftar hitam (blacklist), sehingga tidak lagi memperoleh pasokan Minyakita dari BUMN Pangan.
"Jadi tidak boleh menjual lebih. Kalau mereka menjual lebih, ya nanti akan di-blacklist dan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau ID FOOD," tegasnya.
Terkait keputusan pemerintah yang batal menaikkan HET Minyakita, Budi mengatakan pemerintah memilih mencari alternatif kebijakan yang dinilai lebih efektif dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan harga minyak goreng tetap terjangkau.
"Kita coba cari solusi yang lain dulu, yang lebih bagus. Salah satunya adalah dengan menambah kuota untuk disimpan oleh pemerintahan," paparnya.
Editor: Santi
.jpg)
