PALANGKA RAYA (Lentera) - Terkait rencana kebijakan Bank Tanah yang tengah disiapkan Pemerintah Daerah, mendapat sorotan dari DPRD Kota Palangka Raya.
Wakil Ketua I Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Salundik menyarankan agar pembuatan kebijakan tersebut dilakukan secara hati-hati, dengan melibatkan berbagai pihak guna menghindari konflik di kemudian hari.
"Kebijakan menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan lahan memiliki sensitivitas tinggi, karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat maupun kepentingan sosial warga," papar Salundik, Kamis (18/6/2026).
Ia menekankan, pemerintah daerah perlu berhati-hati agar kebijakan bank tanah jangan sampai menimbulkan konflik atau polemik di tengah masyarakat.
Menurut Salundik, penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) untuk membuka ruang dialog seluas mungkin dengan masyarakat, sebelum mengambil keputusan strategis terkait bank tanah.
Agar kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar kajian yang kuat dan bisa diterima semua pihak, penting untuk melibatkan DPRD, tokoh adat, akademisi, hingga unsur masyarakat.
"Kebijakan harus dibuat dengan melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sosial kedepannya, serta transparansi untuk menghindari kecurigaan maupun penolakan dari masyarakat," tuturnya.
Ia juga meminta, agar Pemkot memastikan setiap tahapan tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku serta memperhatikan hak-hak masyarakat adat yang selama ini memiliki keterikatan dengan lahan yang ada di wilayah Kalimantan Tengah.
Salundik berharap, Pemkot tidak tergesa-gesa dalam menyusun dan merealisasikan program bank tanah, sebelum melakukan komunikasi dengan masyarakat serta melalui kajian yang matang.
"Mencapai tujuan pembangunan memang penting, namun perlindungan terhadap hak masyarakat tetap harus menjadi prioritas," pungkasnya.
Reporter: Novita/Editor: Ais
.jpg)
