SURABAYA (Lentera) – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau, khususnya di Kabupaten Pacitan dan sejumlah daerah lain yang berpotensi mengalami krisis air bersih.
Menurut Agus, upaya mitigasi bencana harus dilakukan sejak dini melalui identifikasi titik-titik rawan kekeringan agar pemerintah maupun masyarakat dapat mempersiapkan langkah penanganan secara lebih cepat dan tepat.
“Saya pikir yang lebih penting juga peta bencana peta kekeringan, sejak awal mungkin bisa dideteksi, syukur kalau ada levelisasi, statusnya sudah bisa diprediksi, titik kekeringan ini, ini, ini, ini. Sehingga kita ketika masyarakat Jawa Timur juga mendapatkan informasi detail, mungkin secara personal juga akan secara pribadi keluarga juga akan mempersiapkan,” ungkap Agus Kamis (18/6/2026).
Selain pemetaan, Agus juga mendorong, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan infrastruktur pendukung untuk menghadapi potensi kekeringan. Menurutnya, ketersediaan armada distribusi air bersih menjadi faktor penting dalam penanganan darurat ketika sejumlah wilayah mulai mengalami kesulitan akses air.
“Siapkan infrastruktur untuk kekeringan, biasanya terkait dengan armada. Ketika dirasa kecukupan itu tidak mampu meng-cover titik-titik kerawanan, nanti berkoordinasi dengan BPBD di daerah Jawa Timur,” katanya.
Agus menilai, penanganan kekeringan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Berdasarkan pengalaman selama ini, keterlibatan masyarakat, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan memiliki peran signifikan dalam membantu distribusi bantuan air bersih di wilayah terdampak.
“Kemudian kita pantau di beberapa kejadian kekeringan, dan keterlibatan masyarakat, lembaga, dan Ormas itu juga signifikan. Maka harapan kita pemerintah-pemerintah Jawa Timur juga bisa berkoordinasi dengan Ormas, dengan masyarakat, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat untuk mengatasi itu,” jelasnya.
Pacitan sendiri merupakan salah satu wilayah di selatan Jawa Timur, yang hampir setiap tahun menghadapi ancaman kekeringan saat musim kemarau panjang. Kondisi geografis dan keterbatasan sumber air membuat sejumlah kawasan di daerah tersebut kerap membutuhkan bantuan distribusi air bersih.
Karena itu, DPRD Jawa Timur mendorong BPBD Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk memperbarui data titik rawan kekeringan serta memastikan distribusi air bersih dapat berjalan cepat dan merata ketika status darurat kekeringan ditetapkan.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
.jpg)
