Fraksi PAN DPRD Jatim Desak Penanganan Pendangkalan Pantura untuk Selamatkan Produktivitas Nelayan

SURABAYA (Lentera) - Fraksi PAN DPRD Jawa Timur mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan pendangkalan yang terjadi di kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Timur. Masalah sedimentasi dinilai menjadi salah satu faktor yang turut menekan produktivitas nelayan di sejumlah wilayah pesisir.

Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Husnul Aqib, mengatakan persoalan pendangkalan di kawasan pesisir dan alur pelayaran nelayan telah berlangsung bertahun-tahun dan hingga kini masih menjadi keluhan utama masyarakat nelayan, khususnya di wilayah Brondong, Lamongan hingga pesisir Tuban.

"Kami sudah bertahun-tahun menyampaikan persoalan ini. Pendangkalan kawasan pesisir dan alur pelayaran nelayan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jika dibiarkan, dampaknya bukan hanya terhadap aktivitas melaut, tetapi juga terhadap kesejahteraan ribuan keluarga nelayan," ujar Husnul Aqib, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, nelayan di sejumlah sentra perikanan Pantura seperti Brondong, Paciran, Palang, Bancar hingga pesisir Tuban saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Selain dipengaruhi cuaca yang tidak menentu dan gelombang tinggi, mereka juga harus berhadapan dengan perubahan kondisi perairan yang menyebabkan daerah tangkapan ikan bergeser semakin jauh ke tengah laut.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya operasional nelayan karena kebutuhan bahan bakar yang semakin besar untuk menjangkau lokasi penangkapan ikan yang produktif.

"Nelayan mengeluh hasil tangkapan semakin sedikit. Mereka harus melaut lebih jauh dengan biaya solar yang lebih besar. Sementara hasil yang dibawa pulang tidak sebanding dengan pengeluaran," katanya.

Fraksi PAN menilai persoalan sedimentasi tidak hanya berdampak pada aktivitas pelayaran kapal nelayan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi ekosistem laut yang menjadi habitat ikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, sektor perikanan tangkap masih menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir. Kabupaten Lamongan sendiri dikenal sebagai salah satu daerah dengan produksi perikanan tangkap terbesar di Jawa Timur, dengan kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong sebagai salah satu pusat pendaratan ikan terbesar di Indonesia.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, produktivitas tangkapan nelayan disebut mengalami tekanan akibat berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan sedimentasi di sejumlah kawasan pesisir.

Karena itu, Husnul meminta pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melakukan pemetaan menyeluruh terhadap tingkat sedimentasi di kawasan Pantura Jawa Timur agar langkah penanganan dapat dilakukan secara tepat dan terukur.

"Pendangkalan ini bukan hanya masalah pelayaran kapal. Ketika sedimentasi semakin parah, ekosistem laut juga ikut berubah. Dampaknya bisa berpengaruh terhadap habitat ikan dan pada akhirnya memengaruhi hasil tangkapan nelayan," ujarnya.

Selain pemetaan, Fraksi PAN juga mendorong adanya program pengerukan berkala pada kawasan muara dan alur pelayaran yang mengalami sedimentasi tinggi. Dukungan terhadap nelayan kecil juga dinilai perlu diperkuat melalui bantuan sarana melaut, subsidi bahan bakar yang tepat sasaran, serta perlindungan sosial ketika cuaca buruk menghambat aktivitas penangkapan ikan.

Menurut Husnul, nelayan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional karena menjadi penyedia sumber protein bagi masyarakat. Oleh sebab itu, keberlangsungan usaha mereka harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.

"Jangan sampai nelayan terus menanggung beban sendiri. Mereka adalah pahlawan protein yang setiap hari mempertaruhkan keselamatan di laut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara harus hadir memberikan solusi," tegasnya.

Anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Lamongan-Tuban itu berharap pemerintah segera menyiapkan langkah jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi nelayan Pantura. Menurutnya, tanpa intervensi yang nyata, penurunan produktivitas sektor perikanan tangkap berpotensi memengaruhi pendapatan masyarakat pesisir dan perekonomian daerah.

"Ini menyangkut masa depan masyarakat pesisir. Pemerintah harus bergerak cepat, mulai dari penanganan pendangkalan, peningkatan infrastruktur pelabuhan perikanan, hingga penguatan kesejahteraan nelayan. Jangan sampai keluhan yang sama terus berulang setiap tahun tanpa solusi yang jelas," pungkas Husnul Aqib.

Reporter: Pradhita/Editor: Santi