SIDOARJO (Lentera) – Dua dekade telah berlalu sejak bumi Sidoarjo bergolak, namun ingatan akan ruang hidup yang tenggelam tidak pernah benar-benar luruh.
Pada Jumat (29/5/2026), puluhan warga terdampak bencana menggelar ritual adat Jawa "Sambang Buyut" di tanggul Lumpur Lapindo, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.
Aksi ini digelar sebagai refleksi peringatan 20 tahun Lumpur Lapindo, sekaligus merawat ingatan kolektif atas tragedi ekologis yang bermula pada 29 Mei 2006 tersebut.
Selain mengirimkan doa, momentum dua dekade Lumpur Sidoarjo ini menjadi ruang bagi warga untuk mengikat kembali tali silaturahmi yang sempat renggang, akibat relokasi masal, sekaligus menyuarakan berbagai persoalan hak dasar dan karut-marut administrasi kependudukan yang belum tuntas.
Prosesi ritual budaya Sambang Buyut dimulai dari Taman Dwarakerta, yang terletak di sisi utara Polsek Porong. Dengan berjalan kaki, puluhan warga berarak khidmat menuju Titik P21 yang berada tepat di bibir tanggul utama Lumpur Lapindo Sidoarjo.
Lantunan doa bersama dan tabuhan rebana mengiringi langkah kaki warga menuju lokasi yang dua puluh tahun lalu merupakan tempat tinggal, sawah, dan tanah kelahiran mereka. Setibanya di Titik P21, warga menggelar sesaji serta berbagai perlengkapan adat Jawa di tepi tanggul sebagai simbol penghormatan kepada para leluhur dan pendiri desa yang makam serta ruang hidupnya kini tertimbun jutaan meter kubik material lumpur panas.
Salah satu warga terdampak dari Desa Siring, Harwati yang menginisiasi kegiatan ini menuturkan bahwa pendekatan budaya Jawa sengaja dipilih, untuk memberikan warna baru dalam peringatan 20 tahun Lumpur Lapindo.
Selama bertahun-tahun sebelumnya, warga biasanya memperingati tragedi ini hanya dengan menggelar istigasah atau doa bersama keagamaan.
"20 tahun ini kenapa kita melakukan ritual dalam bentuk Sambang Buyut, karena kita ingin silaturahmi pertama kepada ahli kubur, ahli waris kita, yang kalau orang Jawa bilangnya babat alas mendirikan desa di sini. Selama 20 tahun, kami belum pernah berkumpul dalam bentuk ritual tradisi Jawa seperti ini," ujar Harwati saat ditemui di lokasi, Jumat (29/5/2026) mengutip Kompas.com, Sabtu (30/5/2026).
Harwati menambahkan, penggunaan tradisi Jawa ini juga ditujukan agar seluruh korban dari berbagai latar belakang keyakinan, dapat melebur dan terlibat bersama.
"Biasanya kita istigasah. Sekarang kita mencoba dengan model Jawa karena kita adalah orang Jawa," ungkapnya.
Bagi korban Lapindo di Kecamatan Porong, dua dekade bukanlah waktu yang singkat untuk menyembuhkan luka psikologis. Bencana industri yang dipicu dari aktivitas pengeboran sumur ini telah melumat ribuan rumah, fasilitas umum, tempat ibadah, hingga memutus urat nadi pertanian yang memaksa warga berpencar menetap di berbagai daerah yang saling berjauhan.
Meski sebagian besar dari mereka telah menerima ganti rugi materi, dampak sosial akibat hilangnya ruang interaksi masa lalu dinilai belum sepenuhnya pulih.
Ritual Sambang Buyut ini pun bertransformasi menjadi perekat emosional antarwarga yang kini terpisah jarak.
"Meski desa kami sudah tenggelam, kami tidak ingin sejarah dan ikatan batin antarwarga ikut terkubur. Kami ingin tetap menjaganya," tegas Harwati.
Harwati juga meluruskan, bahwa aksi ini bukan sekadar romantisasi masa lalu, melainkan sebuah pernyataan sikap bahwa sejarah komunitas mereka menolak untuk dilupakan.
Memasuki usia dua dekade tragedi, tuntutan warga kini telah bergeser. Fokus utama mereka bukan lagi sekadar ganti rugi Lapindo berupa nominal uang, melainkan pemulihan lingkungan secara menyeluruh serta pembenahan administrasi kependudukan yang dinilai masih membelit warga sejak bencana terjadi.
"Dalam 20 tahun ini yang kita mau sebenarnya adalah bentuk pemulihan. Karena soal lingkungan juga belum diselesaikan, terus soal data-data warga korban juga belum benar-benar kembali seperti sedia kala," kata Harwati kecewa.
Harwati membeberkan, penerapan sistem digitalisasi administrasi kependudukan oleh pemerintah belakangan ini justru memicu masalah baru. Banyak bantuan sosial untuk korban bencana yang tidak bisa diakses, akibat ketidaksinkronan data.
Hal ini bermula ketika otoritas terkait memindahkan data kependudukan warga pascabencana secara sepihak, tanpa adanya pemberitahuan maupun persetujuan warga.
Ketika sistem dikonversi ke model digital, riwayat administrasi warga menjadi rancu dan tidak terbaca. Harwati bahkan baru menyadari hal tersebut pada tahun 2022, saat berniat mendaftarkan anaknya sekolah, di mana datanya mendadak tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).
"Kita juga dijadikan korban ITE, digital yang katanya canggih tapi ternyata enggak bisa diakses di lapangan. Dengan adanya model digital negara, itu banyak sekali bantuan-bantuan untuk warga korban enggak bisa diakses karena data kita ini enggak jelas, enggak bisa dibuka," keluhnya.
Tak hanya urusan KTP dan KK, masalah sengketa agraria juga belum sepenuhnya tuntas. Harwati menyebutkan, hingga saat ini, masih ada salah satu kelompok warga terdampak yang proses jual-beli maupun hak ganti rugi atas tanahnya belum diselesaikan oleh pihak terkait sejak dua puluh tahun lalu.
Meskipun berbagai upaya komunikasi dan audiensi telah dilayangkan oleh perwakilan warga ke sejumlah instansi pemerintah untuk menyuarakan keluhan tersebut, tanggapan yang didapat dinilai nihil.
Pemerintah dianggap abai dan belum memberikan respons yang nyata. Kini, di tengah ketidakpastian sikap dari pemangku kebijakan, warga korban semburan lumpur panas Porong memilih untuk mulai berkompromi dengan keadaan.
Fokus utama komunitas warga kini bergeser pada upaya kolektif dan mandiri, guna membangun kembali tatanan kehidupan baru yang lebih berdaya di tempat relokasi masing-masing.
Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
