DSI 'Bonsai' Fungsi Bea Cukai ? (Koran Selasa, 26 Mei 2026)

PEMERINTAH resmi membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pada Senin (25/5/2026), sebagai BUMN baru yang diproyeksikan menjadi pusat tata niaga ekspor komoditas strategis nasional. Kehadiran DSI menguatkan spekulasi, pemerintah tengah 'membonsai' fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sinyal kuat juga diungkapkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Dikatakannya sebagian kewenangan pungutan ekspor bakal dialihkan ke sistem digital berbasis artificial intelligence (AI) milik DSI. Dalam skema baru itu, Bea Cukai disebut hanya akan fokus pada fungsi pengawasan. DSI akan mengelola tata niaga ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), hingga ferro alloy lewat sistem satu pintu. Tahap awal operasional dimulai 1 Juni 2026, sementara sistem penuh ditargetkan berjalan pada 1 Januari 2027. Pemerintah juga menyiapkan integrasi data Bea Cukai dan Indonesia National Single Window (INSW) ke sistem Danantara guna memperketat pengawasan ekspor dan arus devisa. Langkah ini disebut sebagai upaya menutup kebocoran akibat praktik under invoicing, under pricing, hingga transfer pricing yang selama ini merugikan negara. Wacana 'mengkerdilkan' fungsi Bea Cukai muncul di tengah sorotan terhadap institusi tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengaku menerima banyak keluhan pengusaha terkait pungutan liar dan lambannya pelayanan ekspor-impor. Prabowo bahkan meminta pimpinan Ditjen Bea-Cukai yang tidak becus segera diganti. Di saat bersamaan, Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menangani dugaan aliran suap ke sejumlah pejabat Bea Cukai. Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama ikut terseret setelah disebut bertemu tersangka suap pemilik Blueray Cargo, John Field, di Hotel Borobudur. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun memilih irit bicara dan hanya menyatakan nasib Djaka akan diputuskan pekan ini. BACA BERITA LENGKAP, KLIK DISINI https://lentera.co/upload/Epaper/26052026.pdf