JAKARTA (Lentera) - Pemerintah menargetkan proses pengadaan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di wilayah Sumatera mulai berjalan pada Juni 2026. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat relokasi masyarakat terdampak sekaligus memperkuat tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
"Koordinasi telah dilakukan dan beberapa opsi kerja sama telah dibahas, juga mencakup LKPP, kejaksaan, dan kepolisian untuk memastikan tata kelola yang baik. Diharapkan pada tanggal 1 atau 2 Juni 2026 proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, melansir Antara, Selasa (26/5/2026).
Menteri yang akrab disapa Ara itu menegaskan, saat ini tercatat sebanyak 2.603 unit huntap tengah diproses. Sebagian unit bahkan telah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak 2 bulan lalu.
Dalam waktu dekat, pemerintah juga berencana menyerahkan tambahan hunian kepada masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara.
Ara menyebut pembangunan tersebut turut mendapat dukungan dari Yayasan Budha Tzu Chi dan pemerintah daerah setempat.
Selain itu, pembangunan rumah komunal juga terus disiapkan dengan memastikan kesiapan lahan bersama Kementerian ATR/BPN, Danantara, dan Kementerian Lingkungan Hidup. "Untuk jumlah rumah komunal yang akan dibangun masih dibahas lebih lanjut dan diupayakan secepatnya," katanya.
Dalam penanganan pasca bencana, DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati 3 fokus utama, yakni tanggap darurat, transisi menuju pemulihan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya percepatan pengambilan keputusan lintas sektor agar proses pemulihan wilayah terdampak bencana tidak berjalan lambat.
"Dilaksanakannya rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya antara Satgas Bencana DPR RI dan pemerintah yang bertujuan menghasilkan keputusan-keputusan tepat terkait penanganan bencana," ujar Dasco.
Sementara itu, Ketua Satgas Pemulihan Pasca bencana DPR RI, Ace Hasan Syadzily menilai percepatan pembangunan huntap menjadi kebutuhan mendesak agar pemerintah daerah dapat segera melakukan relokasi masyarakat terdampak.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan sebagian besar wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai pulih dan kembali beraktivitas normal.
Khusus di Sumatera Barat, sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak disebut telah kembali berfungsi normal.
Aktivitas pemerintahan, distribusi energi, konektivitas jalan dan jembatan nasional, hingga kegiatan ekonomi berangsur pulih meski normalisasi sungai dan pengendalian banjir masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Utara. Sebagian besar wilayah terdampak telah memasuki fase pemulihan, meski sejumlah daerah masih membutuhkan perhatian pada pemulihan jaringan air bersih, infrastruktur pertanian, serta pembangunan hunian bagi warga terdampak.
Sementara di Aceh, pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan hunian sementara, hingga huntap.
Mayoritas pengungsi kini telah dipindahkan dari tenda darurat ke hunian sementara, disertai program padat karya dan pembangunan infrastruktur air bersih guna mendukung pemulihan sosial ekonomi masyarakat.
Editor: Santi
.jpg)
