RAMALLAH (Lentera) - Presiden Palestina, Mahmoud Abbas memperingatkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Di tengah kesepakatan yang belum sepenuhnya stabil itu, korban jiwa terus bertambah, wilayah Gaza kian menyusut, dan distribusi bantuan kemanusiaan masih terhambat.
Pernyataan tersebut disampaikan Abbas dalam pidato yang dibacakan oleh Pengamat Tetap Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Riyad Mansour, pada peringatan 78 tahun Nakba di Markas Besar PBB, New York, Jumat (15/5/2026).
"Gencatan senjata masih rapuh sementara rakyat kami terus dibunuh, wilayah Gaza menyusut, dan bantuan terus menghadapi hambatan yang jelas-jelas merupakan pelanggaran Israel," ujar Abbas dalam pidatonya, mengutip Antara, Sabtu (16/5/2026).
Peringatan Nakba digelar setiap 15 Mei untuk mengenang pengusiran massal warga Palestina setelah berdirinya negara Israel pada 1948. Bagi rakyat Palestina, peristiwa itu menjadi simbol kehilangan tanah air, rumah, dan hak-hak dasar mereka.
Dalam pidatonya, Abbas menyebut Israel sedang menciptakan kembali tragedi Nakba melalui operasi militer di Jalur Gaza. Menurut pihak Palestina, serangan yang berlangsung sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 72.000 orang dan menghancurkan sebagian besar kawasan permukiman.
Abbas juga menyoroti hambatan terhadap penyaluran bantuan kemanusiaan, termasuk terganggunya operasional Badan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Tengah (UNRWA), yang selama ini menjadi tulang punggung bantuan bagi warga Gaza.
Di tengah situasi tersebut, Abbas mengatakan kepemimpinan Palestina terus berkoordinasi dengan para mediator internasional dan mitra regional untuk mendorong pelaksanaan fase kedua perjanjian gencatan senjata.
Fase lanjutan itu, kata Abbas, diharapkan dapat membuka jalan bagi proses pemulihan, rekonstruksi, serta penanganan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza.
Abbas kembali menegaskan visi politik Palestina yang menekankan prinsip "satu negara, satu pemerintahan, satu hukum, dan satu senjata" sebagai fondasi bagi pemerintahan yang berdaulat dan terintegrasi.
Ia juga menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza sebagai syarat utama bagi terciptanya stabilitas dan dimulainya proses pembangunan kembali wilayah tersebut.
Editor: Santi
.jpg)
