PONOROGO (Lentera) - Sekitar seribuan guru honorer di Kabupaten Ponorogo, mengaku merasa "ada tapi tak diakui" oleh pemerintah, setelah bertahun-tahun mengajar tanpa tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Melansir laporan Kompas, keluhan tersebut disampaikan Forum Guru Tidak Tetap (GTT) Ponorogo yang meminta pemerintah daerah segera membuka akses Dapodik bagi guru honorer yang selama ini belum terdata secara administratif.
"Kalau memang anggaran daerah terbatas, kami siap tidak menerima insentif. Tapi minimal kami bisa masuk Dapodik dulu supaya keberadaan kami diakui dan bisa merasakan program pemerintah," ujar Ketua Forum GTT Ponorogo, Mafud Danuri, ditemui di ruang kerjanya, Jumat (8/5/2026).
Menurut Mafud, akses masuk Dapodik di Ponorogo disebut telah ditutup sejak 2020. Kondisi itu membuat banyak guru honorer yang mulai mengajar sejak 2018 tidak memiliki kesempatan mengikuti program pemerintah yang mensyaratkan data Dapodik.
Dikatakannya, Dapodik menjadi pintu utama bagi guru untuk mendapatkan pengakuan administrasi sekaligus akses terhadap berbagai program peningkatan kesejahteraan dan karier.
"Kami tidak menuntut apa pun ke Pemkab. Kalau anggaran terbatas, saya sebagai ketua siap tidak menerima apa pun dari kabupaten maupun daerah. Tapi kami mohon diperhatikan," katanya.
Mafud mengaku pihaknya juga telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada Dinas Pendidikan hingga Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita. Namun, mereka mendapat penjelasan kondisi belanja pegawai daerah sudah melebihi batas.
"Kami sudah sowan ke dinas, ke Bu Plt Bupati Lisdyarita, katanya belanja pegawai sudah lebih. Kalau itu, kami siap tidak menerima insentif," tuturnya.
Senada dengan itu, Pengurus Forum GTT Ponorogo, Esti Setyaningrum, meminta pemerintah daerah tidak lagi menutup akses Dapodik bagi guru honorer. Ia menyebut sejumlah daerah lain masih bisa memasukkan guru honorer ke dalam Dapodik hingga 2024.
"Kalau alasannya dari kementerian ditutup, kami selaku pengurus sudah pernah komunikasi dengan orang kementerian bahwa Dapodik itu kebijakan daerah," ujar Esti.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, Nurhadi Hanuri, mengakui masih banyak guru honorer di Ponorogo yang belum masuk Dapodik. Namun, menurut dia, kebijakan tersebut berkaitan dengan kondisi belanja pegawai daerah yang saat ini telah mencapai 37 persen.
"Dapodik itu jadi salah satu filter. Kalau dibuka akan ada peluang penambahan tenaga, nanti bermasalah pada belanja pegawai kita," jelas Nurhadi.
Ia mengatakan kebutuhan guru di sekolah sebenarnya terus meningkat seiring banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga harus menjaga proporsi belanja pegawai agar tidak berdampak pada dana transfer pusat.
"Kalau belanja pegawai tidak bisa ditekan menjadi 30 persen, akan berpengaruh pada dana transfer yang diterima daerah," katanya.
Editor: Santi
.jpg)
