JAKARTA (Lentera) - Anggaran sebesar Rp700 miliar untuk pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kini belum juga cair. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar mengungkapkan, pencairan dana yang sudah dianggarkan sejak pertengahan 2025 itu masih menunggu proses dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Taruna mengatakan, dirinya bahkan telah dihubungi langsung oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, terkait keterlambatan tersebut. Dalam komunikasi itu, BPOM diminta untuk bersabar karena pencairan disebut akan segera dilakukan.
"Saya sudah dapat telepon langsung dari Pak Dadan. Katanya, sabar Pak Kepala, dalam waktu dekat," ujar Taruna saat ditemui di Gedung Garuda BPOM RI, Jakarta Pusat, mengutip Detik, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, keterlambatan pencairan tidak lepas dari mekanisme anggaran yang digunakan dalam program MBG. Dana tersebut disalurkan melalui skema swakelola tipe 2, yang membuat alur pencairan menjadi lebih panjang dibandingkan skema APBN langsung.
Dalam skema ini, dana tidak langsung ditransfer dari bendahara negara ke BPOM, melainkan harus melalui BGN terlebih dahulu sebelum akhirnya diteruskan ke lembaganya.
"Kalau APBN biasa, langsung dari bendahara negara ke bendahara BPOM. Tapi kalau swakelola, dana itu ke BGN dulu, baru ke kami. Jadi memang ada proses tambahan," jelasnya.
Meski demikian, Taruna menegaskan keterlambatan tersebut bukan disebabkan hambatan serius, melainkan lebih pada aspek administrasi dan penyesuaian prioritas anggaran pemerintah.
"Bukan hambatan, tapi lebih ke proses dan prioritas. Kami mengerti kondisi itu. Mudah-mudahan bulan depan sudah cair," katanya.
Di tengah belum cairnya anggaran, BPOM tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap program MBG. Salah satunya dengan melakukan pengujian terhadap kasus dugaan keracunan yang sempat terjadi.
Taruna memastikan, pihaknya telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengambilan sampel serta uji laboratorium guna mengetahui penyebab atau etiologi keracunan.
"Untuk memastikan penyebab keracunan, kami sudah lakukan pengujian menggunakan anggaran internal BPOM. Itu penting untuk pencegahan ke depan," katanya.
Selain pengujian, BPOM juga melakukan langkah edukasi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar kejadian serupa tidak kembali terulang dalam pelaksanaan program MBG.
Namun, Taruna mengakui sistem surveillance atau pemantauan berbasis data populasi secara menyeluruh belum dapat berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran.
"Surveillance itu butuh biaya besar karena berbasis data populasi, bukan sporadis. Itu yang belum bisa kami lakukan secara penuh," jelasnya.
Kendati demikian, Taruna mengaku pihaknya tetap menjalankan berbagai langkah mitigasi, termasuk pencegahan, edukasi, serta penguatan sistem pengawasan di lapangan.
"Ini bukan hanya komitmen pimpinan, tapi seluruh lembaga. Kami akan kawal maksimal program makan bergizi gratis. Intinya tinggal tunggu waktu. Insyaallah tidak ada kendala lain," tutupnya.
Editor: Santi
.jpg)
