SURABAYA (Lentera) -Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan pembaruan data kependudukan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hingga pertengahan April 2026, masih terdapat 147.545 kartu keluarga (KK) yang berstatus nonaktif sementara karena belum terverifikasi dalam pendataan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan, sebelumnya terdapat 148.537 KK yang dinonaktifkan per 31 Maret 2026. Namun setelah dibuka masa klarifikasi sejak awal April, sebanyak 992 KK tambahan telah mengonfirmasi keberadaannya.
“Dengan adanya konfirmasi tersebut, jumlah KK yang masih dinonaktifkan kini tersisa 147.545. Status nonaktif akan otomatis dibuka setelah warga melakukan klarifikasi,” kata Eddy, Minggu (19/4/2026).
Dia harapkan masyarakat segera melakukan klarifikasi agar statusnya bisa kembali aktif.
Ia menjelaskan, jika merujuk pada data awal yang dirilis pada Februari 2026, jumlah KK nonaktif sempat mencapai 181.867. Sejak saat itu hingga 17 April 2026, total 34.322 KK telah melakukan konfirmasi secara kumulatif.
Artinya, dalam kurun waktu hampir dua bulan, terjadi penurunan signifikan jumlah KK nonaktif meski masih menyisakan ratusan ribu data yang belum terverifikasi.
Eddy menegaskan, Pemkot Surabaya masih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan klarifikasi data. Proses pembaruan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.
“Misalnya periode April, Mei, dan Juni akan diperbarui pada Juli. Data akan terus kami update secara berkala,” jelasnya.
Selama status nonaktif berlaku, warga tidak dapat mengakses berbagai layanan publik maupun program bantuan pemerintah. Dampaknya mencakup layanan administrasi kependudukan, pendaftaran beasiswa, hingga pengajuan perizinan usaha.
“Ketika data kependudukan dinonaktifkan sementara, otomatis pengajuan bantuan tidak dapat diproses,” tegasnya.
Pemkot menyediakan dua mekanisme klarifikasi, yakni secara daring melalui laman resmi maupun secara langsung di kantor kelurahan sesuai alamat domisili pada dokumen kependudukan.
Eddy menambahkan, sebagian besar KK yang dinonaktifkan tidak ditemukan saat proses pendataan lapangan berlangsung. Banyak di antaranya diketahui telah berpindah domisili ke luar wilayah, baik antar kecamatan, luar kota, hingga luar negeri.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
-jpg.jpg)
.jpg)
