SURABAYA (Lentera) – DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya penguatan mitigasi terpadu lintas sektor, dalam menghadapi ancaman fenomena “Godzilla El Nino” atau kekeringan ekstrem yang diprediksi melanda wilayah Jawa Timur pada April hingga Oktober 2026.
Termasuk mengusulkan dibentuknya Posko Terpadu di setiap Kabupaten/Kota di Jarim, yang terhubung langsung dengan BPBD untuk mempercepat penanganan.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Ony Setiawan mengungkapkanperlunya langkah antisipatif sejak dini dengan melibatkan berbagai sektor strategis. Ia mengingatkan bahwa fenomena ini bukan sekadar siklus tahunan, melainkan anomali iklim ekstrem yang berpotensi menimbulkan dampak luas.
“Melalui Komisi B DPRD Jatim, kami meminta pemerintah provinsi menyiapkan langkah antisipatif menghadapi kekeringan ekstrem ini, khususnya dinas yang berkaitan dengan pangan seperti pertanian, peternakan, serta kelautan dan perikanan agar melakukan koordinasi intensif dengan BPBD,” ungkap Ony, Rabu (08/04/2026).
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur, sebanyak 815 desa di 222 kecamatan pada 26 kabupaten berpotensi terdampak kekeringan. Sekitar 410 ribu kepala keluarga diperkirakan terancam mengalami krisis air bersih.
Kondisi ini diperparah dengan prediksi musim kemarau yang lebih panjang, peningkatan suhu udara, serta curah hujan yang minim. Jika tidak diantisipasi, dampaknya berpotensi meluas hingga sektor pangan dan mengganggu stabilitas Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Wilayah Madura menjadi titik paling rawan, terutama di Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Bangkalan. Sementara di daratan Jawa, Kabupaten Bojonegoro diprediksi mengalami dampak signifikan.
Selain itu, daerah lain seperti Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek hingga kawasan pantura seperti Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Tuban masuk dalam status siaga kekeringan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD sejauh ini telah melakukan pemetaan wilayah rawan, menyiapkan distribusi air bersih melalui mobil tangki, serta mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air.
Namun, Ony menilai langkah tersebut masih perlu diperkuat dengan strategi yang lebih terintegrasi, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan dan memastikan ketersediaan air bersih secara berkelanjutan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur air darurat seperti sumur bor dalam di wilayah rawan, terutama di Madura, menjadi langkah mendesak.
“Ini solusi jangka menengah yang lebih efektif dibanding hanya mengandalkan dropping air,” tegasnya.
Selain itu, percepatan pembangunan embung desa dan optimalisasi waduk dinilai krusial sebagai cadangan air baku, dengan prioritas wilayah seperti Bojonegoro dan Tuban.
Di sektor pertanian, ia juga mendorong penyesuaian pola tanam berbasis iklim, termasuk peralihan ke komoditas tahan kering serta percepatan distribusi benih dan pupuk subsidi sebelum puncak kemarau.
“Kalau tidak diantisipasi dari sekarang, ancaman gagal panen sangat nyata. Ini bisa berdampak pada inflasi pangan,” ujarnya.
Pihaknya DPRD Jatim juga mengusulkan, pembentukan posko terpadu di tingkat kabupaten/kota yang terhubung langsung dengan BPBD guna mempercepat respons lapangan, mulai dari distribusi air hingga mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, intervensi sosial dinilai perlu diperkuat untuk melindungi masyarakat rentan di wilayah terdampak.
“Jangan sampai Jawa Timur yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan justru terpukul akibat kekeringan. Antisipasi harus dilakukan sejak sekarang, bukan saat krisis sudah terjadi,” pungkasnya. (ADV)
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
-jpg.jpg)
.jpg)
