12 April 2026

Get In Touch

Komisi D DPRD Jatim Tekankan Penguatan Pengawasan dan Pengelolaan Jembatan Suramadu

Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim
Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim

SURABAYA (Lentera) - Komisi D DPRD Jawa Timur menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap objek vital Jembatan Suramadu, agar tidak sekadar menjadi infrastruktur monumental tetapi memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.

Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim menuturkan bahwa pascapencurian besi tiang penyangga antikarat jembatan tersebut, menjadi perhatian banyak pihak. Karena itu, ia mengingatkan bahwa menjaga aset umum harus dilakukan bersama. 

“Termasuk keterlibatan masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap aset negara tersebut,” ungkapnya, Rabau (08/04/2026).

DPRD Jawa Timur juga mengingatkan, bahwa pengamanan aset vital seperti Jembatan Suramadu perlu melibatkan banyak pihak. Seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat komunikasi, dengan mengandeng masyarakat. 

“Masyarakat harus dilibatkan melakukan pengawasan. Jika akses penghubung rusak maka dampaknya sangat luar biasa,” sebutnya.

Politisi Gerindra tersebut berharap, masyarakat di sekitar kawasan jembatan dapat ikut mengawasi kondisi penghubung antara Kota Surabaya dan empat kabupaten di Madura. Menurutnya, rasa memiliki terhadap infrastruktur vital tersebut penting, terlebih Suramadu dinilai mampu mempersempit disparitas antarwilayah.

Selain pengawasan, Abdul Halim juga mengingatkan pentingnya pengelolaan yang optimal agar tidak menimbulkan kekecewaan publik. Ia mendorong, adanya badan pengganti dengan fungsi serupa BPWS untuk mengelola potensi kawasan. Di sisi Madura, terdapat potensi gas, sumber daya alam, wisata, dan tembakau yang dinilai dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

Komisi D DPRD Jatim, lanjutnya, akan memprakarsai langkah-langkah untuk menjaga jembatan tersebut. Ia meyakini bahwa dengan rasa memiliki dan upaya bersama dalam menjaga objek vital, manfaatnya akan semakin luas bagi masyarakat. 

“Suramadu bukan hanya sarana penghubung transportasi, tetapi juga mendorong peningkatan ekonomi di dua sisi,” tegasnya.

Ia juga menilai, rendahnya rasa memiliki terhadap fasilitas publik menjadi salah satu penyebab gangguan yang terjadi. Karena itu, diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat agar turut menjaga aset negara. 

“Kita harus memberikan pemahaman, bahwa Suramadu milik masyarakat, kita gelorakan fasilitas publik adalah harus dijaga bersama,” ujarnya.

“Jangan sampai anggapan Jembatan Suramadu hanya sebuah monumen,” pungkasnya.

 

Reporter: Pradhita/Editor: Ais

Share:
Lentera.co.
Lentera.co.