12 April 2026

Get In Touch

Penerapan Digitalisasi Parkir, Waketu DPRD Surabaya: Sanksi Tegas yang Tidak Patuh

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni.

SURABAYA (Lentera) – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni meminta Pemerintah Kota (Pemkot) bersikap tegas, terhadap pelaku usaha parkir yang masih menerapkan pembayaran tunai.

Ia bahkan mendorong penutupan lokasi parkir, yang tidak patuh terhadap kebijakan digitalisasi parkir yang mulai diberlakukan April 2026.

Kebijakan ini mengharuskan seluruh transaksi parkir, baik di tepi jalan umum maupun di area usaha seperti rumah makan, dilakukan secara nontunai (cashless). Tujuannya untuk menekan kebocoran pendapatan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir.

“Kalau masih ada pelaku usaha parkir yang menerima uang tunai, maka saya berharap lokasi parkirnya ditutup,” kata Fathoni, Rabu (8/4/2026).

Ia menekankan, kepatuhan terhadap kebijakan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab juru parkir (jukir), tetapi juga pemilik usaha. Menurutnya, sanksi yang hanya menyasar jukir tidak akan menimbulkan efek jera.

Fathoni meyakini, para pelaku usaha parkir pada akhirnya akan memahami kebijakan tersebut. Selama ini, sektor parkir juga telah menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga.

Di sisi lain, ia menyayangkan, adanya aksi kekerasan yang terjadi saat proses sosialisasi program digitalisasi parkir di lapangan. Menurutnya, perbedaan pendapat dalam menyikapi kebijakan adalah hal wajar, namun tidak boleh berujung pada tindakan anarkis.

“Setiap perubahan pasti menimbulkan pro dan kontra. Tapi kekerasan tidak bisa dibenarkan,” ujarnya.

Politisi dari Fraksi Golkar ini menilai, digitalisasi parkir merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Surabaya untuk membenahi persoalan perparkiran yang selama ini belum tuntas. Kebijakan ini juga menjadi respons atas keluhan masyarakat terkait tata kelola parkir.

Fathoni optimistis, program parkir nontunai akan mendapat dukungan luas. Saat ini, Dinas Perhubungan bersama TNI dan Polri terus melakukan sosialisasi kepada para pemilik lahan parkir di berbagai wilayah.

“Saya yakin pada akhirnya semua akan menerima, karena kebijakan ini untuk kemanfaatan masyarakat yang lebih luas,” tutupnya.

 

Reporter: Amanah/Editor: Ais

Share:
Lentera.co.
Lentera.co.