SIDOARJO (Lentera ) -Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp3.016.350.000 kepada warga Sidoarjo. Secara simbolik, bansos itu diserahkan kepada ratusan penerima manfaat di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (18/2/2026).
Bantuan tersebut sebagian besar bersumber dari Dinas Sosial Jawa Timur sebesar Rp 1,858 miliar, kontribusi dari BUMD sebesar Rp 25 juta, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sebesar Rp 1,132 miliar.
Total bantuan sebesar Rp3.016.350.000 tersebut dialokasikan untuk berbagai program perlindungan sosial. Di antaranya bantuan sosial kepada lansia Program Keluarga Harapan (PKH) Plus bagi 533 keluarga, bantuan sosial penyandang disabilitas 66 jiwa, dan bantuan kewirausahaan inklusif dan produktif (KIP) putri jawara 100 jiwa.
KIP bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jawa Timur Sejahtera (PPKS) Jawara 9 jiwa, bantuan permakanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) lansia 10 jiwa, bantuan bagi pilar sosial (SDM PKH Plus, pendamping disabilitas, TKSK, dan Tagana) 77 jiwa, zakat produktif 50 penerima, serta dukungan bagi 5 BUMDesa, 2 Desa Berdaya, dan 3 Desa Jatim Puspa.
Khofifah menegaskan, seluruh penyaluran bansos di Jawa Timur ditargetkan rampung sebelum 1 Maret 2026 sebagai bantalan sosial dan ekonomi menjelang Ramadan. “Ini bagian dari bantalan sosial dan ekonomi. Harapannya menjelang Ramadan panjenengan semua lebih tenang, karena bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga,” ujarnya.
Menurutnya, program zakat produktif difokuskan bagi pelaku usaha ultra mikro agar mampu meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan ekstrem. Sementara PKH Plus dan bantuan sosial lainnya menyasar kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga.
Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membantu masyarakat Sidoarjo. Ia memastikan penyaluran bansos di wilayahnya akan dikawal agar tepat sasaran dan tidak terjadi pengurangan alokasi.
“Penyesuaian bantuan sosial tidak ada pengurangan. Seluruhnya di-cover dan dialokasikan sesuai peruntukan. Kami pastikan distribusinya tepat sasaran dan sesuai data,” tegas Subandi.
Ia menambahkan, bantuan sosial ini menjadi simbol gotong royong antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang menuntut respons cepat.
Subandi berharap sinergi antara Pemprov Jatim dan Pemkab Sidoarjo terus diperkuat, termasuk melalui peran pilar sosial seperti TKSK, Tagana, dan pendamping PKH, agar seluruh bantuan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Reporter: Teguh|Editor: Arifin BH
.jpg)
