Tertibkan Reklame Ilegal, Pemkab Jember Selaraskan Arahan Presiden Gerakan Indonesia ASRI

JEMBER (Lentera) - Pemerintah Kabupaten Jember melalui Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang menggelar aksi tegas penertiban papan reklame ilegal di sejumlah titik strategis kota, Selasa (3/2/2026). Operasi ini difokuskan di kawasan Segitiga Emas yang meliputi Kecamatan Sumbersari, Kaliwates, dan Patrang.

Langkah tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah (Perda) sekaligus tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia dalam Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Rapi, dan Indah). Khususnya, terkait penataan ruang publik, keindahan kota, serta pengendalian reklame di sepanjang jalan protokol.

Arahan tersebut disampaikan saat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, pada 2 Februari 2026. Hadir dalam rakor itu, Bupati Jember, Gus Fawait, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Jember.

Dalam pidatonya, Presiden menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan sumber daya alam nasional. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tekad yang kuat untuk menyelamatkan dan mengelola seluruh kekayaan alam Indonesia secara mandiri. Menurut dia, pemanfaatan kekayaan bumi pertiwi harus diprioritaskan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat luas.

"Saya menggugah dan mengajak seluruh elemen bangsa, mari kita bersatu untuk menjaga harta milik negara ini agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat," ujar Presiden Prabowo. 

Lebih lanjut, atas nama Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang, Kepala Satpol PP Jember, Bambang Rudiyanto, menegaskan bahwa penertiban ini tidak semata bersifat represif, melainkan bertujuan menjaga estetika kota, keselamatan pengguna jalan, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini berpotensi bocor akibat reklame tidak berizin.

“Penataan reklame ini sejalan dengan arahan Presiden agar ruang publik dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Kota harus bersih, rapi, tertib, dan enak dipandang. Reklame yang melanggar aturan jelas merusak tata ruang dan merugikan daerah,” ujarnya.

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan sejumlah reklame permanen berukuran 4 x 6 meter yang masa izinnya telah berakhir sejak tahun 2019 dan 2020. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian PAD dalam jumlah signifikan.

“Satu titik reklame tetap memiliki potensi PAD sekitar Rp13,5 juta per tahun. Jika izinnya mati sejak 2020, maka dalam enam tahun kerugian bisa mencapai Rp94,5 juta per titik. Hari ini saja, kami menindak tiga titik besar di dalam kota,” jelasnya.

Selain reklame permanen, tim gabungan juga menertibkan reklame insidentil seperti spanduk dan banner yang dipasang sembarangan di pohon, tiang, serta bahu jalan. Penertiban ini dilakukan demi menjaga kebersihan lingkungan, keselamatan lalu lintas, dan wajah kota Jember sebagai pusat aktivitas publik.

Meski demikian, Kasatpol PP Jember menegaskan bahwa penegakan aturan tetap mengedepankan prinsip Restorative Justice dan pendekatan persuasif. Seluruh pelaku usaha sebelumnya telah diberikan teguran administratif dan pemanggilan resmi.

“Kami mengimbau pelaku usaha agar patuh pada aturan. Jika izin sudah habis, segera melapor. Jika ingin memperpanjang, silakan berkoordinasi dengan OPD terkait seperti Bapenda dan DPMPTSP. Pemerintah terbuka dan siap memfasilitasi,” tambahnya.

Operasi ini melibatkan sekitar 25 personel gabungan dari Satpol PP, Bapenda, DPMPTSP, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember. Ke depan, Pemkab Jember memastikan penertiban reklame ilegal akan dilakukan secara berkelanjutan dan diperluas ke seluruh kecamatan sebagai bagian dari komitmen mewujudkan tata ruang kota yang tertib, indah, dan berpihak pada kepentingan publik. (mok)

Reporter : Lutfiyu Handi
Editor : Lutfiyu Handi