SEMARANG (Lentera) -Pakar lingkungan dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata mengkritik alasan yang menyebut bencana banjir di Jawa Tengah terjadi karena perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan (FITL) Unika Soegijapranata, Benny Danang Setianto menilai, alasan semacam itu hanyalah kambing hitam atas kegagalan kebijakan dalam mitigasi bencana.
Benny menegaskan, hujan ekstrem tidak terjadi tanpa alasan. Menurutnya, tingginya intensitas hujan merupakan dampak dari kerusakan vegetasi dan perubahan permukaan bumi yang masif.
"Hujan ekstrem itu dari mana munculnya? Itu akumulasi penguapan karena permukaan buminya berubah, resapan airnya berubah, dan vegetasinya hilang. Lalu yang disalahkan hujannya. Ini tidak bisa, itu kan dampak," ujar Benny saat dikonfirmasi, Kamis (29/1/2026).
Menurut Benny, pemerintah kerap menjadikan perubahan atau krisis iklim untuk menghindari tanggung jawab atas gagalnya kebijakan dalam mencegah bencana.
"Seolah-olah wah, ini pasti gara-gara perubahan iklim. Tapi lupa, krisis iklimnya karena apa? Ini saving the blame. Kita memang tidak bisa mencegah hujan ekstrem, tapi kita sangat bisa mencegah peralihan fungsi lahan. Kenapa itu yang tidak dilakukan?" tegasnya.
Soroti Banjir Bandang di Lereng Gunung Slamet
Salah satu yang ia soroti adalah peristiwa banjir bandang dan longsor di lereng Gunung Slamet. Menurutnya, alam di sana tidak mampu menahan debit air karena hilangnya vegetasi.
Ia menilai, hal ini diakibatkan izin-izin pertambangan maupun alih fungsi lahan lainnya.
Tak hanya itu, Benny juga mengkritik standar ganda dalam penegakan hukum lingkungan. Dia mengkhawatirkan penetapan Gunung Slamet sebagai Taman Nasional nantinya justru melarang masyarakat memanfaatkan alam untuk bertahan hidup.
“Kalau rakyat kecil ambil kayu langsung ditangkap. Tapi ketika persetujuan lingkungan diberikan untuk penambang besar di kawasan yang sama, seolah-olah sah-sah saja,” katanya, mengutip Kompas.
Dia juga menyoroti respons pemerintah dalam menghadapi bencana cenderung dengan solusi infrastruktur di hilir yang dinilai tidak menyentuh akar masalah. Misalnya, dengan meninggikan jalan saat terjadi banjir.
"Problemnya pada air, tapi yang dilakukan malah infrastruktur jalan yang dibenahi. Sering kali kita miss di situ," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia mendorong agar pemerintah serius menunjukkan komitmen dalam penegakan aturan tata ruang.
Sehingga ketika sebuah kawasan ditetapkan sebagai hutan lindung, maka fungsinya harus dikembalikan dan tak mewajarkan kerusakan demi kepentingan ekonomi.
"Tegakkan saja. Kalau itu hutan lindung, ya tegaskan. Jangan sampai rakyat kecil yang disasar duluan, sementara ada sesuatu yang lebih besar (korporasi) yang harusnya dikendalikan tapi justru kalah oleh kepentingan ekonomi," tegas Benny (*)
Editor: Arifin BH
.jpg)
