JAKARTA (Lentera) - Komisi XI DPR RI menyatakan Thomas Djiwandono lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dan layak menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). tersebut telah disepakati dalam rapat internal yang digelar oleh Komisi XI, hanya sekitar 30 menit setelah fit and proper test rampung, Senin (26/1/2026).
Dengan demikian, Thomas saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan juga keponakan Presiden Prabowo Subianto ini menggantikan Juda Agung yang tiba-tiba mengundurkan diri dan ditetapkan tak lagi menempati jabatan Deputi Gubernur BI sejak 13 Januari 2026.
Teknisnya, pertemuan diawali dengan rapat pimpinan, yaitu pimpinan Komisi XI bersama pimpinan kelompok fraksi atau Poksi. Dari delapan poksi lengkap hadir dan pimpinan juga hadir secara lengkap. Selanjutnya, seluruh pihak melakukan proses musyawarah dan telah memperoleh kesepakatan secara mufakat.
Misbakhun menjelaskan, setelah sekitar 30 menit berdiskusi dan mempertimbangkan keputusan tersebut, Komisi XI sepakat bahwa Thomas merupakan figur yang bisa diterima oleh seluruh partai politik.
"Kemudian, dimasukkan dalam rapat internal di Komisi XI bahwa diputuskan yang menjadi Deputi Gubernur BI pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas AM Djiwandono," kata Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun melansir bloombergtechnoz.
Selanjutnya, hasil kesepakatan dalam rapat internal Komisi XI DPR RI akan dibawa ke DPR RI untuk kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna besok, Selasa (27/2/2026).
Sementara itu, dalam fit and proper test, Thomas Djiwandono optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju. "Pertama saya rasa kita semua sepakat dan setuju bahwa Indonesia ada potensi untuk menjadi negara maju di 2045," ucapnya.
Menurutnya ada tiga hal yang bisa mendorong Indonesia bisa terwujud menjadi negara maju. "Ada tiga hal yang saya anggap penting untuk mewujudkan negara maju yaitu pertumbuhan ekonomi tentunya, juga harus ditopang oleh pemerataan oleh pembangunan tersebut, dan stabilitas nasional," ujarnya melansir cnbcindonesia.
Ia juga mengatakan bahwa perlu juga dorongan dari sisi moneter berupa tingkat suku bunga yang kompetitif dan dukungan kepada UMKM.
Selain itu, perlu juga adanya sinergitas yang diperkuat antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan OJK agar bisa mencapai pemerataan serta stabilitas yang disebutnya sebagai kunci Indonesia sebagai negara maju.
"Pemerataan disini adalah kunci dari peran utama atau optimisasi APBN dan mungkin bisa turun sedikit," ucap Thomas.
Dia juga menandaskan yang dimaksud stabilitas nasional adalah sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah yaitu pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga pangan dan melalui penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. (*)
Editor : Lutfiyu Handi/berbagai sumber
.jpg)
