SURABAYA (Lentera) -Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengevaluasi ketat program Beasiswa Pemuda Tangguh setelah ditemukan manipulasi data oleh penerima dari kalangan keluarga mampu dan anak pejabat, yang memalsukan pendapatan orang tua.
Eri memastikan hak mahasiswa prasejahtera tetap aman karena beasiswa ini fokus untuk warga tidak mampu untuk tetap mendapatkan kepastian pendidikan.
Meski Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyeragamkan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Beasiswa Pemuda Tangguh menjadi Rp2,5 juta per semester, Eri menegaskan UKT mahasiswa prasejahtera ditanggung penuh oleh Pemkot.
"Ada yang UKT-nya sampai Rp15 juta per semester dan dibayar Pemkot, padahal berasal dari keluarga mampu. Sementara masih banyak warga tidak mampu yang sangat membutuhkan bantuan untuk sekolah,” kata Eri, Jumat (23/1/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 70 persen temuan permasalahan berasal dari mahasiswa yang masuk perguruan tinggi melalui jalur mandiri. Hal ini menjadi sorotan serius karena jalur tersebut dinilai identik dengan kemampuan ekonomi yang relatif baik.
Eri menuturkan, Program Beasiswa Pemuda Tangguh sejatinya diperuntukkan bagi anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu, agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan tinggi dan meraih masa depan yang lebih baik.
“Prinsipnya, yang mampu jangan mengambil jatahnya orang yang tidak mampu dengan memberikan data yang tidak sesuai,” tuturnya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen transparansi, Eri telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyaluran beasiswa pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, evaluasi besar-besaran juga dilakukan di internal dinas terkait agar kejadian serupa tidak terulang.
Meski bantuan UKT diseragamkan, jika terdapat mahasiswa prasejahtera yang UKT-nya melebihi Rp2,5 juta akibat kesalahan input data di awal, Pemkot Surabaya tetap akan menanggung penuh melalui mekanisme nota kesepahaman (MoU) dengan pihak perguruan tinggi.
“Yang penting, UKT anak tidak mampu tetap gratis dan tidak ditarik biaya oleh kampus. Kita akan selesaikan langsung dengan universitas,” ungkap Eri.
Ke depan Pemkot akan melibatkan unsur masyarakat seperti Karang Taruna, RT, dan RW untuk memverifikasi data penghasilan orang tua calon penerima beasiswa. Langkah ini dilakukan untuk mengawal anggaran pendidikan sebesar Rp190 miliar yang dialokasikan bagi 23.850 mahasiswa pada tahun 2026.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
