JAKARTA (Lentera) - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mendeteksi ada 40 perusahaan baja ilegal yang mengemplang pajak dengan cara tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN). Purbaya berencana akan mendatangi perusahaan tersebut dalam pada minggu ini, Selasa atau Rabu.
"Sehari dua hari ini saya akan kesana," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (19/1/2026) melansir cnbcindonesia.
Namun, Purbaya tak menjelaskan secara rinci nama-nama perusahaan baja asal China yang kedapatan mengemplang pajak.
"Yang baja itu yang terdeteksi ada 40 perusahaan. Yang dua besar akan kita sidak dalam waktu singkat," kata Purbaya, Rabu (14/1/2026).
"Itu dari China semua. Bukan campur-campur," tegasnya.
Purbaya mengaku heran 40 perusahaan ilegal yang tak bayar kewajiban perpajakan itu bisa masuk ke Indonesia dan beroperasi selama ini. Ia menduga, ada pihak-pihak internal di lingkungan Kementerian Keuangan yang terlibat pembiaran aktivitas perusahaan baja itu.
Purbaya pun menduga ada keterlibatan orang dalam terkait masuknya puluhan perusahaan ilegal tersebut. Sehingga dia juga akan melakukan penyelidikan lebih lanjut adanya keterlibatan orang dalam itu.
Sebelumnya Purbaya sudah mengungkapkan bahwa ada perusahaan China yang ketahuan melakukan 'pembelian Kartu Tanda Penduduk (KTP)' untuk memalsukan jumlah karyawannya.
"Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia enggak bayar PPN. Tadinya mau digerebek, tapi nanti kita lihat dengan saat yang tepat," papar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026). (*)
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
