MALANG (Lentera) - Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menekankan fokus investasi manusia dan perbaikan lingkungan hidup, yang menjadi pekerjaan rumah (PR) utama Pemerintah Kota (Pemkot) Malang pada tahun 2026.
"Investasi manusia menjadi PR di 2026. Sesuai dengan alur RPJMD, itu konsentrasi di situ. Kita bicara lima tahun ke depan. Jadi tahun pertama apa, itulah yang kita perjuangkan," ujar perempuan yang akrab disapa Mia itu, Rabu (31/12/2025).
Mia menambahkan, investasi manusia dimaknai sebagai upaya berkelanjutan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Upaya tersebut mencakup penguatan sektor pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, hingga kesejahteraan sosial masyarakat.
Menurutnya, arah kebijakan tersebut tidak semata berorientasi pada pembangunan fisik, melainkan pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu memiliki daya saing. Serta berkontribusi aktif dalam pembangunan jangka panjang Kota Malang.
"Nanti berikutnya kita sesuaikan dengan RPJMD. Harus selaras supaya pada hasil akhirnya kita bisa melihat secara konstruktif, apa saja yang sudah kita lakukan bersama," imbuhnya.
Selain investasi SDM, Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Malang ini, juga menaruh perhatian terhadap sektor lingkungan hidup. Mia menegaskan, isu lingkungan menjadi catatan penting agar kejadian seperti banjir akibat penumpukan sedimentasi dan sampah di sungai, tidak kembali terulang di tahun mendatang.
"Itu pastinya menjadi catatan kami, karena saya juga tidak ingin kejadian yang sama terulang di tahun depan," tegasnya.
Ia menilai, tantangan lingkungan hidup ke depan akan semakin kompleks seiring perubahan iklim dan kondisi alam yang makin ekstrem. Tanpa adanya evaluasi dan perbaikan kebijakan secara serius, persoalan lingkungan berpotensi terus berulang dari tahun ke tahun.
Di sisi lain, Mia menyebut akhir tahun 2025 ini menjadi momentum penting bagi DPRD Kota Malang untuk melakukan evaluasi dan refleksi kinerja bersama pemerintah daerah atas berbagai kebijakan yang telah dijalankan.
"Kami berharap bisa berkontemplasi, di tahun 2025 ini apa saja yang sudah kami lakukan bersama dengan pemerintah daerah," katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan tantangan tahun 2026 sejatinya sudah bisa diproyeksikan sejak dini. Dinamika kebijakan dari pemerintah pusat dinilai berpotensi memberi dampak langsung terhadap daerah. Terlebih dengan adanya penurunan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat, yang cukup menjadi beban APBD 2026 Kota Malang.
"Sebetulnya kita sibuk menyiapkan kebijakan yang baik untuk tahun depan. Paling tidak bisa memitigasi kemungkinan adanya tambahan kebijakan dari pusat. Catatan sementaranya seperti itu," pungkas Mia.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
.jpg)
