SURABAYA (Lentera) – Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur menggelar rapat hari kedua memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim beserta anak perusahaannya.
Direktur Utama PT PWU Jatim, Erlangga Satria Agung, yang hadir dalam rapat pansus itu menyampaikan bahwa perusahaan daerah yang dipimpinnya setiap tahun memberikan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur.
“Meski untuk tahun 2025 kami setorkan Rp 1,9 M, namun hal tersebut ada peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2024 lalu kami setor Rp 1,4 M,” ungkap Erlangga di hadapan Pansus BUMD DPRD Jatim, Kamis (18/12/2025),
Selain memaparkan kinerja, Erlangga juga mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi PT PWU, terutama terkait keterbatasan modal dan aset yang diserahkan kepada perusahaan namun tidak dapat dimanfaatkan secara produktif. Menurutnya, aset tersebut justru menjadi beban karena tetap harus dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun.
Menanggapi hal tersebut, anggota Pansus BUMD DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Sri Untari, menyampaikan sejumlah solusi guna mengatasi persoalan arus kas PT PWU.
“Diusulkan disewakan agar hasilnya bisa buat bayar PBB dan bayar utang yang nenumpuk. Tentu dengan perjanjian yang tidak menjebak dan akhirnya susah untuk diambil kembali, seperti pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya. Agar aset yang mati dan tidak produktif bisa dikurangi,” kata Sri Untari.
Terkait anak perusahaan PT PWU, PT Kasa Husada, Sri Untari juga meminta agar Gubernur Jawa Timur mendorong rumah sakit milik Pemerintah Provinsi untuk menggunakan produk Kasa Husada.
“Kenapa 14 rumah sakit, nggak mau ambil perban ke Kasa Husada. Buat kontrak perjanjian dengan RS dengan dukungan Gubernur agar memiliki manfaat. Ketuk hatinya, ajak bicara, kasih kontrak untuk Kasa Husada. Agar punya PAD yang besar untuk APBD,” pungkasnya. (*)
Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
