KISRUH di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) mencapai titik didih setelah keputusan pemecatan Gus Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rabu (26/11/2025). Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang ditandatangani Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir, sehari sebelumnya. Kepemimpinan sementara kini berada di tangan Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar. Gus Yahya langsung merespon dan menolak tunduk pada surat tersebut. Dia menyebut pemecatan itu cacat prosedur. Salah satu standard yang disalahi, surat tersebut tidak ditandatangani oleh empat orang di Syuriyah (pimpinan tertinggi) dan Tanfidziyah (badan pelaksana). Ia menegaskan tidak bisa dimundurkan kecuali lewat forum muktamar. Diketahui, desakan agar Yahya meletakkan jabatan mencuat usai Rapat Harian Syuriah PBNU di Jakarta, 20 November lalu. Sikap dan kebijakan Yahya dinilai bertentangan dengan nilai dan ajaran NU, salah satunya karena Yahya dianggap memiliki relasi dengan kelompok Yahudi internasional. Pusaran konflik ini mengingatkan pada gejolak di internal NU era Cipayung. Ketika organisasi pernah tercerai-berai oleh manuver politik, saling klaim otoritas, hingga muncul dualisme kepemimpinan yang menghantui bertahun-tahun. Saat itu pemerintah hendak mendongkel Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dari jabatan Ketua Umum PBNU periode 1984-1999 dengan alasan tata kelola dan gaya kepemimpinan Gus Dur. Dengan cerita berbeda, kini bayang-bayang sejarah itu seakan kembali menghampiri NU dengan taruhan jauh lebih besar. Akankah badai segera berlalu?. BACA BERITA LENGKAP, KLIK DISINI https://lentera.co/upload/Epaper/27112025.pdf
.jpg)
.jpg)
