SURABAYA (Lentera)- Pemerintah pusat memastikan penanganan cepat terhadap fasilitas pendidikan yang terdampak erupsi Gunung Semeru.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, mengatakan, Kementerian saat ini tengah menyelesaikan inventarisasi kerusakan sekolah sebagai dasar penanganan lanjutan.
“Kami baru melakukan inventarisasi, tetapi prinsipnya anak-anak tidak boleh berhenti belajar. Dalam waktu dekat, setelah mitigasi memungkinkan, kami akan dirikan sekolah darurat terlebih dahulu,” kata Abdul Mu’ti usai memimpin upacara HGN di Balai Kota Surabaya, Selasa (25/11/2025).
Sekolah darurat disebut menjadi langkah paling cepat agar proses belajar tetap berjalan, sambil menunggu perbaikan lebih permanen. Untuk bangunan sekolah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah akan memprioritaskan perbaikannya melalui program revitalisasi tahun 2026.
Abdul Mu’ti menyampaikan anggaran revitalisasi sekolah pada 2026 memang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. “Revitalisasi 2026 memang agak turun. Tahun ini Rp16,9 triliun, sementara tahun depan hanya Rp14 triliun,” jelasnya.
Meski begitu, ia memastikan kebutuhan mendesak di daerah bencana tetap menjadi prioritas. Tahun 2025, Kemendikdasmen menargetkan revitalisasi 16.140 satuan pendidikan, namun pada alokasi sementara 2026 jumlahnya baru sekitar 11.000 sekolah.
Ia menegaskan pemerintah berkomitmen memastikan seluruh siswa di wilayah terdampak tetap mendapatkan layanan pendidikan tanpa hambatan, baik melalui sekolah darurat maupun perbaikan bertahap bangunan yang rusak.
“Mudah-mudahan ada tambahan anggaran di bulan-bulan depan. Untuk saat ini yang disetujui memang sebesar itu,” tutupnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
