SURABAYA (Lentera) – Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika, menekankan perlunya langkah-langkah strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah menyusul pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Menurutnya, Jawa Timur saat ini berada dalam situasi terbatas dan membutuhkan kreativitas dalam menggali potensi pendapatan baru.
“Fraksi Golkar menyadari betul bahwa hari ini ruang fiskal kita memang terbatas. Kita harus mengakui kenyataan itu,” ungkap Pranaya Yudha, Selasa (18/11/2025).
Anggota Komisi C DPRD Jatim itu mendorong sinergi antara Pemprov dan DPRD untuk membuka sumber-sumber pendapatan baru, terutama dari potensi penerimaan pusat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu peluang yang dinilai signifikan adalah kebijakan cukai yang lebih berpihak pada pelaku usaha kecil di sektor rokok.
Pranaya kembali mengusulkan penerbitan jenis cukai baru, SKM 3, yang ditujukan bagi produksi rokok UMKM. Ia menilai kebijakan ini akan memberi solusi realistis untuk menekan peredaran rokok ilegal sekaligus mendorong kontribusi PAD.
“Kita tidak ingin memberantas mereka. Justru kita ingin melegalkan rokok ilegal dengan memberikan tarif resmi yang kecil. Mereka tetap bayar cukai, kecil jumlahnya, tapi kalau dikali jutaan batang, potensinya besar,” tuturnya.
Menurut estimasi Fraksi Golkar, penerapan SKM 3 berpotensi menambah PAD Jawa Timur hingga Rp1,5 triliun melalui mekanisme bagi hasil cukai. Selain cukai, Pranaya juga menyoroti peluang pendapatan dari sektor lain, mulai dari MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) hingga pengelolaan sumur minyak berstatus rakyat.
Ia menjelaskan bahwa regulasi baru, yakni Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, memberikan ruang bagi pengelolaan sumur minyak rakyat oleh koperasi, BUMD, maupun UMKM.
“Sumur-sumur minyak kuno itu sekarang bisa dikelola rakyat melalui mekanisme baru. Ini potensi besar bagi kita,” jelasnya.
Fraksi Golkar berharap pemerintah provinsi dapat bergerak cepat bersama DPRD untuk memaksimalkan potensi padat nilai tersebut, sehingga tekanan akibat pemangkasan dana pusat tidak menghambat laju pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat Jawa Timur.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
