01 November 2025

Get In Touch

Komisi E DPRD Jatim Soroti Risiko Penyalahgunaan Pelegalan Umrah Mandiri

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih

SURABAYA (Lentera) – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih menyoroti potensi penyalahgunaan skema umrah mandiri oleh pihak tidak bertanggung jawab, termasuk meningkatnya jumlah pekerja migran ilegal yang menggunakan visa umrah sebagai modus.

"Ada banyak PMI, pekerja migran ilegal dari Indonesia ini modusnya pakai umroh loh," ujarnya, Senin (27/10/2025).

Karena itu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menata sistem kontrol dan pendataan jamaah umrah mandiri agar tidak disalahgunakan.

"Sekalipun mandiri, tetap Kementerian Haji itu punya catatan mereka yang berangkat mandiri itu siapa, siapa keluarga yang bertanggung jawab kalau mereka rentan dan akan tinggal berapa lama. Termasuk mungkin ya kalau negara tujuan pastiknya akan menanyakan berapa kemampuan rupiahnya," jelasnya.

"Nah, kalau tidak begitu, nanti banyak loh pekerja migran ilegal yang bisa muncul gara-gara umroh mandiri ini," tandasnya.

Meski demikian, ia menyambut baik keputusan pemerintah yang melegalkan pelaksanaan umrah mandiri, kebijakan tersebut memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menunaikan ibadah di Tanah Suci.

"Kalau sebagai warga negara, saya menyebut gembira adanya aturan untuk pelegalan umroh mandiri. Karena harus diakui, itu lebih murah dan memberikan mungkin tambahan kenyamanan karena tidak harus diikat oleh rombongan besar dan sebagainya," kata Hikmah.

Menanggapi kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat mengancam bisnis travel umrah, politisi PKB tersebut menilai anggapan itu tidak tepat. Menurutnya, legalisasi umrah mandiri harus dilihat sebagai tantangan bagi penyelenggara travel untuk berinovasi dan meningkatkan pelayanan.

"Dibacanya jangan sebagai hambatan atau hal-hal yang akan menyurutkan bisnis pengelola travel. Tapi ini harus dibaca sebagai tantangan yang diberikan oleh negara untuk gimana travel agent itu bisa lebih kompetitif," ujarnya.

Hikmah optimistis, masyarakat tetap akan menggunakan jasa travel jika layanan yang diberikan lebih baik dan terjangkau. 

"Nah kalau mereka memberikan layanan yang lebih nyaman dengan harga yang lebih terjangkau, pasti orang akan lebih memilih untuk tetap menggunakan travel," tambahnya.

Ia juga mengingatkan, agar pelaku travel tidak terlalu khawatir dengan kebijakan tersebut. Menurutnya, tidak semua orang mampu menjalankan umrah mandiri karena sebagian jamaah masih membutuhkan pendampingan, terutama bagi yang baru pertama kali berangkat atau memiliki masalah kesehatan.

"Pasti tetap memerlukan bantuan dan dampingan dari travel," jelasnya.

Hikmah juga mengimbau masyarakat, agar tidak gegabah memilih berangkat umrah secara mandiri. Ia menekankan, pentingnya kesiapan fisik, mental, dan pemahaman terhadap aturan ibadah.

"Harus dipastikan mereka memang benar-benar memiliki kapasitas untuk pergi sendiri. Jangan kemudian karena nekat hanya karena kepingin lebih murah, lalu timbul masalah yang itu nanti malah membuat masalah kita secara bilateral dengan pemerintah Arab Saudi jadi terganggu ya," tegasnya.

Reporter: Pradhita/Editor: Ais

Share:
Lentera.co.
Lentera.co.