Wakil Ketua DPRD Bahtiyar Rifai Minta Percepatan Digitalisasi Aset Daerah untuk Tingkatkan PAD Surabaya

SURABAYA (Lentera) -Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai minta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat digitalisasi aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Usulan ini muncul setelah adanya informasi bahwa Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk Surabaya tahun 2026 akan berkurang sebesar Rp730 miliar.

“Dengan kekurangan itu, pemerintah kota pastinya akan menghitung ulang kebutuhan, khususnya kebutuhan rutin agar bisa dilakukan efisiensi,” kata Bahtiyar pada Lentera, Selasa (14/10/2025).

Menurutnya, langkah efisiensi perlu dibarengi dengan inovasi dalam mengoptimalkan PAD. Salah satu caranya, dengan menghidupkan kembali aset-aset pemkot yang selama ini belum termanfaatkan seperti tanah kosong atau bangunan yang tidak digunakan.

Bahtiyar mengusulkan agar Pemkot Surabaya membuat website khusus berisi etalase aset daerah, layaknya platform jual beli online. 

Melalui situs tersebut, masyarakat bisa melihat daftar aset yang tersedia, lengkap dengan foto, lokasi, luas tanah, dan harga sewa atau jualnya.

“Kalau sekarang kan orang jual baju atau handphone cukup lewat website, enggak perlu datang ke toko. Saya berharap aset pemkot juga bisa ditampilkan secara digital seperti itu,” ujar Bahtiyar.

Politisi dari Fraksi Gerindra ini menilai, platform digital tersebut akan mempermudah warga sekaligus memotong birokrasi. Warga yang membutuhkan lahan atau bangunan bisa langsung mengakses informasi tanpa harus mendatangi kantor kelurahan atau kecamatan.

“Misalnya ada warga yang butuh tanah di Kecamatan Semampir, tinggal klik saja. Semua data sudah muncul lokasi, harga, dan luasnya. Tidak perlu lagi mencari-cari atau lewat calo,” tambahnya.

Selain memudahkan masyarakat, sistem ini juga dinilai bisa meningkatkan transparansi pengelolaan aset daerah. Data aset yang ditampilkan secara terbuka akan menutup celah permainan atau penyalahgunaan.

Bahtiyar menjelaskan, langkah awal yang harus dilakukan Pemkot adalah pendataan ulang seluruh aset daerah. Proses ini mencakup pemotretan kondisi terkini, penilaian harga (appraisal), hingga input data ke sistem digital.

“Data aset kan sebenarnya sudah ada di BPKAD. Tinggal instruksikan ke jajaran kecamatan dan kelurahan untuk melakukan verifikasi dan pendataan ulang. SDM kita sudah cukup siap, tinggal diberi pelatihan teknis saja,” jelasnya.

Bahtiyar menegaskan wacana digitalisasi aset ini tidak terlambat. Dengan dukungan teknologi dan sumber daya yang ada, website bisa dibangun cepat dan diperbarui secara berkala.

“Web bisa berkembang terus. Misalnya dulu tanahnya masih penuh ilalang, setelah dibersihkan difoto ulang dan di-update. Jadi masyarakat tahu kondisi terkini,” ujarnya.

Menurutnya, digitalisasi aset tidak hanya membantu transparansi, tetapi juga berpotensi menghidupkan kembali aset-aset tidur agar bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi kota. “Kalau aset-aset ini bisa bekerja, tentu PAD Surabaya juga meningkat,” tutup Bahtiyar.

Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH