SURABAYA (Lentera) -DPRD Kota Surabaya menekankan agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 benar-benar berpihak pada rakyat.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah mengatakan, setelah penyampaian jawaban pemerintah kota (Pemkot) terhadap pandangan umum fraksi, pembahasan selanjutnya akan dilakukan di tingkat komisi mulai 15 Oktober 2025.
“Setelah dibahas di komisi-komisi, hasilnya akan dilaporkan ke Banmus, Banggar, lalu ada perangkaan dan finalisasi. Kalau semua lancar, dokumen APBD insyaallah selesai pada 10 November,” kata Laila ketika ditemui Lentera di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (14/10/2025).
Laila berharap APBD 2026 tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga benar-benar mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan masalah sosial di Surabaya.
“Harapannya Surabaya tetap kondusif dan programnya tepat sasaran, terutama untuk pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting yang sudah menunjukkan hasil baik,” ujarnya.
Tak hanya itu, politisi dari Fraksi juga menyoroti sejumlah keluhan warga yang muncul saat masa reses, salah satunya terkait program sertifikasi tanah melalui PTSL yang belum menunjukkan kemajuan.
“Itu sebenarnya hal kecil, tapi sangat berarti karena bagi warga itu aset paling berharga. Banyak yang sudah mengurus lama tapi belum ada tindak lanjut,” kata Laila.
Selain itu, ia juga mendorong agar program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) dan Beasiswa Pemuda Tangguh mendapat tambahan alokasi anggaran di tahun 2026.
“Program-program itu harus terus diperkuat. Intinya APBD harus pro rakyat,” tegasnya.
Laila juga menyebut, DPRD telah meminta Sekretaris Daerah menjadwalkan evaluasi terkait pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan yang belum terealisasi tahun ini.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2026.
Dalam rapat paripurna, Armuji menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tujuh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan umum serta masukan konstruktif terhadap rancangan APBD tersebut.
“Dari tujuh fraksi sudah memberikan pandangan umum, dan hari ini kami menyampaikan jawabannya. Jawaban lengkap sudah kami bagikan kepada seluruh anggota dewan,” ujarnya.
Menurut Armuji, Pemkot Surabaya sependapat dengan harapan agar APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat sektor kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan taraf ekonomi masyarakat.
“Kami sepakat bahwa APBD harus digunakan untuk membangun ekonomi yang memberikan akses dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung langkah nyata pemerintah dalam program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mencakup pelatihan penyimpanan pangan, sertifikasi laik higienis, serta pengawasan penerima manfaat.
“Program ini terus kami kawal agar berjalan sesuai sasaran,” tutupnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
