SURABAYA (Lentera)– Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah proaktif, dengan melakukan pendataan terhadap seluruh pondok pesantren (ponpes) di wilayahnya. Langkah ini bertujuan memastikan kelayakan dan keamanan struktur bangunan, sebagai tempat belajar dan tinggal para santri.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjelaskan pendataan menjadi penting dilakukan, terutama bagi pondok pesantren yang juga menyelenggarakan pendidikan formal, mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA.
“Pendataan ini akan kami lakukan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kami ingin memastikan seluruh ponpes di Surabaya aman dan layak sebagai tempat menuntut ilmu,” jelas Wali Kota Eri, Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, pemetaan menyeluruh dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik bangunan dan lingkungan pesantren. Meski sebagian besar ponpes bukan lembaga yang dibiayai langsung oleh pemerintah, Pemkot tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keselamatan warganya.
“Pondok pesantren memang tidak masuk dalam anggaran pemerintah. Namun karena berada di wilayah Surabaya, kami akan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk bersama-sama mengecek kondisi pondok-pondok yang ada,” tuturnya.
Eri mengungkapkan, legalitas dan perizinan menjadi syarat utama agar Pemkot dapat memberikan intervensi atau bantuan terhadap pesantren.
“Kalau pondok sudah memiliki izin resmi, kami bisa membantu perbaikan atau penguatan struktur bangunan,” ungkapnya.
Bagi ponpes yang belum memiliki izin, Pemkot Surabaya juga membuka peluang untuk membantu proses pengurusannya.
“Perizinan itu penting. Kalau ada pondok yang belum memiliki izin, kami siap bantu mengurusnya agar bisa legal dan memenuhi standar,” tambahnya.
Selain pendataan, Pemkot Surabaya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga menyiapkan program pelatihan mitigasi bencana khusus bagi lingkungan pesantren.
Kepala BPBD Surabaya, Irvan Widianto yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Kampung Pancasila mengatakan bahwa pesantren akan menjadi target berikutnya setelah sekolah formal dalam program pelatihan mitigasi.
“Untuk sekolah SD dan SMP di Surabaya sudah dilakukan pelatihan mitigasi. Tahun ini kami targetkan pesantren,” kata Irvan.
Pelatihan ini mencakup edukasi kesiapsiagaan dan langkah yang harus dilakukan saat menghadapi situasi darurat. Seluruh penghuni pondok, termasuk pengurus dan santri, akan dilibatkan secara aktif.
“Pelatihan mitigasi bencana ini juga melatih bagaimana santri dan pengurus bereaksi cepat dan tepat ketika terjadi hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Saat ini, BPBD telah mengirim surat kepada seluruh camat di Surabaya untuk melakukan pendataan ponpes di wilayah masing-masing.
“Pendataan sedang berlangsung. Setelah data terkumpul, pelatihan mitigasi akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan,” pungkas Irvan.
Reporter: Amanah/Editor: Ais
.jpg)
