JAKARTA (Lentera)-Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menanggapi dorongan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah yang meminta agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki sertifikat halal.
Dadan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan semua dapur gizi yang beroperasi di bawah program nasional tersebut mengantongi sertifikat halal.
“Insyaallah, semua akan bersertifikat halal,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis (9/10/2025).
Menurut data terbaru BGN, hingga akhir September 2025 telah berdiri 10.012 unit SPPG di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan jumlah itu meningkat menjadi 31.000 unit hingga November 2025, dengan rincian 25.000 unit di kawasan aglomerasi dan 6.000 unit di wilayah terpencil.
Setiap SPPG disebut mengelola dana operasional sekitar Rp900 juta hingga Rp1 miliar per bulan. Pendanaan tersebut sebagian besar bersumber dari dukungan masyarakat dan mitra organisasi sosial, bukan dari anggaran negara (APBN).
Sebelumnya, MUI Jawa Tengah mengingatkan pentingnya sertifikasi halal bagi seluruh dapur MBG, mengingat masih banyak unit yang belum memenuhi standar tersebut.
Wakil Direktur LPPOM MUI Jateng, Muhammad Shofa, menjelaskan bahwa aspek kehalalan dan keamanan pangan (halalan tayyiban) merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam pelayanan makanan bergizi. “Antara halal dan tayyib harus menjadi satu kesatuan. Jika produknya sudah halal, maka harus juga aman dikonsumsi, tidak menimbulkan masalah kesehatan,” ujarnya dalam kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan sertifikasi halal bagi tim Dapur MBG se-Kota Semarang.
Editor:Widyawati/berbagai sumber
.jpg)
