BLITAR (Lentera) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menargetkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2025, meningkat dibanding tahun sebelumnya dari B (Baik) menjadi Sangat Baik (BB).
Hal ini disampaikan Bupati Blitar, Rijanto dalam arahannya bahwa Rapat Koordinasi Pengawasan Perangkat Daerah (Rakorwas) Tahun 2025, merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di lingkungan Pemkab Blitar.
“Predikat SAKIP Kabupaten Blitar tahun 2024 masih berada pada nilai B, sementara target kita adalah BB. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kinerja dari seluruh komponen, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga akuntabilitas kinerja internal, dan pentingnya keseimbangan antara pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban kinerja.” ujar Bupati Rijanto dalam keterangannya diterima, Kamis (9/10/2025).
“Dua hal ini harus selaras, karena setiap belanja daerah harus dapat dipertanggungjawabkan, dan hasil kinerja harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya menghimbau seluruh perangkat daerah agar realisasi penyerapan anggaran disertai dengan hasil kerja nyata yang berdampak bagi masyarakat Kabupaten Blitar,” jelasnya.
Bupati Rijanto bersama Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah menghadiri acara Rapat Koordinasi Pengawasan Perangkat Daerah (RAKORWAS) Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Rabu (8/10/2025).
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar dalam rangka Akselerasi Penguatan Peran APIP, untuk Pengawasan Berdampak dan Berbasis Risiko.
Tujuannya yaitu untuk mengawal akuntabilitas keuangan serta keberlanjutan program pembangunan daerah, guna mewujudkan Kabupaten Blitar yang Berdaya, Berjaya, dan Bebas Korupsi.
Rakorwas ini juga membahas dan menyinkronkan strategi pengawasan, mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta meningkatkan sinergi antara Inspektorat dan perangkat daerah.
Dengan demikian, dapat tercapai tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN, sekaligus mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
Ditambahkannya, melalui Rakorwas Pemkab Blitar berharap sinergi pengawasan internal dapat semakin kuat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil imbuhnya.
Reporter: Ais/Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
