Pemkot Malang Akan Evaluasi Ribuan Ponpes hingga Masjid, Pastikan Keamanan Konstruksi dan Perizinan Bangunan

MALANG (Lentera) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan melakukan evaluasi, ribuan bangunan pondok pesantren (ponpes) hingga masjid di wilayahnya.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh bangunan ponpes di Indonesia pasca musibah Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo.

"Kebetulan juga kemarin dari takmir Masjid Jami’ menemui saya, ada juga dari beberapa pengasuh ponpes. Jadi akan kami tindaklanjuti," ujar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Selasa (7/10/2025).

Wahyu menjelaskan, pihaknya akan segera mengoordinasikan langkah tersebut dengan dua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP). Serta Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP).

"Nanti saya akan memanggil Pak Kadis DPUPRPKP dengan Pak Kadisnaker-PMPTSP untuk melakukan verifikasi semua ponpes dan tempat ibadah seperti masjid dan musala, terkait dengan pelengkapan perizinan bangunan mereka," jelasnya.

Menurut Wahyu, banyak bangunan tempat ibadah yang sudah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), namun belum mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Padahal, sertifikat tersebut menjadi penanda bahwa suatu bangunan telah memenuhi standar keamanan konstruksi.

Untuk mendukung proses verifikasi teknis, Pemkot Malang akan menggandeng perguruan tinggi di Kota Malang sebagai konsultan perhitungan konstruksi bangunan. Kerja sama ini diharapkan dapat membantu proses analisis teknis bangunan secara profesional dan terukur.

"Nah kami akan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk konsultannya, yaitu penghitungan konstruksi. Kalau sudah mempunyai SLF, itu jaminan terkait dengan konstruksi itu bisa lebih terjamin," tutur Wahyu.

Berdasarkan data Pemkot Malang, terdapat sekitar 1.200 musala, 900 masjid, dan 91 pondok pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Kota Malang. Seluruhnya akan diinventarisasi dalam proses evaluasi untuk memastikan kelengkapan dokumen serta keamanan struktur bangunannya.

"Nah itu akan kami inventarisir untuk bisa kita lihat seperti apa. Kemudian kami bantu untuk SLF-nya bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menyusun analisa konstruksinya," paparnya.

Ketika disinggung mengenai kemungkinan biaya yang harus dikeluarkan dalam proses tersebut, Wahyu menyebutkan ada kemungkinan program ini digratiskan, terutama jika menyangkut aspek keselamatan bangunan.

"Bisa jadi digratiskan, yang penting terkait konstruksinya itu kami tahu seperti apa. Makanya kami akan gandeng perguruan tinggi untuk menyusun perhitungan konstruksinya," pungkasnya.

Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais