07 October 2025

Get In Touch

Pemkab Madiun Terapkan GRC untuk Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Berintegritas

Bupati Madiun H. Hari Wuryanto membuka kegiatan Government Risk Management di Hotel Aston Madiun, Selasa (7/10/2025). Acara yang diikuti oleh para pimpinan OPD, BUMD, dan camat ini menjadi langkah strategis Pemkab Madiun dalam menerapkan konsep Governance, Risk, and Compliance (GRC) menuju pemerintahan yang bersih dan bersahaja.
Bupati Madiun H. Hari Wuryanto membuka kegiatan Government Risk Management di Hotel Aston Madiun, Selasa (7/10/2025). Acara yang diikuti oleh para pimpinan OPD, BUMD, dan camat ini menjadi langkah strategis Pemkab Madiun dalam menerapkan konsep Governance, Risk, and Compliance (GRC) menuju pemerintahan yang bersih dan bersahaja.

MADIUN (Lentera)Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun terus memperkuat komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas. Komitmen itu diwujudkan melalui kegiatan Government Risk Management bertema “Governance, Risk Management, and Compliance untuk Mewujudkan Kabupaten Madiun Bersahaja”, yang digelar di Hotel Aston Madiun, Selasa (7/10/2025).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, dan dihadiri oleh seluruh kepala OPD, pimpinan BUMD, serta camat se-Kabupaten Madiun. Acara juga menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memberikan materi tentang penerapan tata kelola dan manajemen risiko di lingkungan pemerintahan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Hari Wuryanto menegaskan bahwa penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) sangat penting untuk memastikan setiap program daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

“Manajemen risiko pemerintahan ini penting agar kita bisa meminimalkan kesalahan sejak awal. Dengan memahami GRC, kita bisa mengantisipasi potensi risiko sebelum terjadi,” ujarnya.

Menurut Bupati, kesalahan kecil dalam perencanaan bisa berakibat besar terhadap pelaksanaan program, terutama di tengah keterbatasan anggaran. Karena itu, GRC harus menjadi panduan kerja dan budaya organisasi di setiap lini pemerintahan.

“Kita tidak ingin kesalahan kecil justru berujung pada pemborosan anggaran. Dengan GRC, risiko bisa ditekan seminimal mungkin,” tegasnya.

“Budaya kerja berbasis integritas harus menjadi kebiasaan, bukan sekadar kewajiban.”— Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto
“Budaya kerja berbasis integritas harus menjadi kebiasaan, bukan sekadar kewajiban.”— Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto

Lebih jauh, Bupati berharap agar penerapan GRC tidak dipandang sekadar kewajiban administratif, melainkan menjadi kebiasaan dan budaya kerja yang melekat di setiap aparatur.

“Kalau sudah menjadi budaya, setiap pegawai akan merasa ada yang kurang kalau tidak bekerja sesuai aturan. Jadi bukan hanya kewajiban, tapi kebiasaan yang mencerminkan integritas,” imbuhnya.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Madiun, Joko Lelono, menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemkab Madiun dalam mempercepat pencapaian visi dan misi “Madiun Bersahaja”, khususnya misi pertama, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

“Dengan pemetaan risiko, potensi masalah dapat dikenali sejak dini, sehingga proses pencapaian tujuan dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” jelasnya.

Joko menambahkan, pelatihan berlangsung selama dua hari. Hari pertama diikuti oleh kepala OPD, pimpinan BUMD, dan camat, sementara hari kedua akan melibatkan para sekretaris perangkat daerah.

“Harapannya, pemahaman GRC ini menjadi fondasi bagi seluruh ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,” katanya.

Melalui penerapan GRC secara berkelanjutan, Pemkab Madiun optimistis dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik. Langkah ini sejalan dengan semangat besar “Madiun Bersahaja – Bersih, Santun, Harmonis, dan Berdaya Saing.”

Reporter: Wiwit Eko Prasetyo|Editor: Arifin BH

 

 

Share:
Lentera.co.
Lentera.co.