SURABAYA (Lentera) -Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Disdukcapil Surabaya, jumlah penduduk pada semester I 2025 tercatat 3.008.760 jiwa. Angka ini relatif stabil dibanding tahun 2024, namun tetap menegaskan posisi Surabaya sebagai kota dengan populasi di atas 3 juta jiwa.
Komisi A DPRD Kota Surabaya meminta penataan ulang daerah pemilihan (dapil) seiring meningkatnya jumlah penduduk Kota Pahlawan. Untuk itu, Komisi A melakukan konsultasi langsung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengatakan distribusi jumlah pemilih antar dapil di Surabaya semakin timpang. Menurutnya, penataan ulang perlu segera dibahas agar masyarakat tidak kebingungan, terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.
“Kami ingin memastikan KPU RI memberi arahan yang jelas terkait implikasi putusan MK itu, supaya wacana penataan dapil di Surabaya memiliki landasan hukum yang pasti,” kata politisi yang akrab disapa Cak Yebe ini ketika dikonfirmasi, Sabtu (27/9/2025).
Ia mengungkapkan ketimpangan paling mencolok terlihat di salah satu dapil yang menampung hampir 1 juta penduduk.
“Kalau distribusi dibagi rata, Surabaya bisa punya lebih dari lima dapil. Pemekaran ini penting agar keterwakilan warga lebih proporsional,” ungkapnya.
Politisi dari Fraksi Gerindra ini menjelaskan, sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017, kota dengan penduduk lebih dari 3 juta jiwa berhak memiliki hingga 55 kursi DPRD. Artinya, ada peluang penataan ulang kursi maupun pemekaran dapil di Surabaya.
Ke depan, komisi A berencana menindaklanjuti hasil konsultasi tersebut dengan rapat bersama KPU Kota Surabaya, Bawaslu, dan Pemkot. Langkah ini diharapkan memberi kepastian hukum terkait distribusi kursi DPRD pada periode mendatang.
“Harapannya, representasi politik di Surabaya bisa benar-benar adil dan setara,” pungkas Cak Yebe.
Reporter: Amanah|Editor: BH
.jpg)
