JEMBER (Lentera) -Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember terus berupaya menunjukkan komitmennya untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Itu nampak dalam sesi penilaian bersama tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang digelar secara daring.
Kepala Disdukcapil Jember, Bambang Saputro, menjelaskan bahwa pembangunan zona integritas sudah dimulai sejak tahun lalu. “Kami sudah membangun zona integritas di mulai tahun lalu,” terang Bambang, Selasa (9/9/2025).
Dalam pemaparan tersebut, Bambang menyoroti sejumlah inovasi yang telah berjalan di enam area perubahan, mulai dari tata kelola organisasi, layanan publik, hingga penguatan integritas pegawai.
Tim penilai memberikan perhatian khusus pada capaian kinerja administrasi kependudukan yang dinilai mengalami banyak perbaikan. Tak hanya itu, sejumlah inovasi layanan digital maupun manual yang diterapkan Disdukcapil Jember juga mendapat apresiasi.
Layanan ini dinilai mampu mendorong transparansi sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Meski begitu, tim penilai tetap mengingatkan soal strategi mitigasi risiko yang perlu dijaga, terutama terkait potensi masalah blanko KTP-el dan praktik pungutan liar.
Bambang juga menambahkan, penilaian ini menjadi kesempatan berharga untuk mengevaluasi langkah yang sudah ditempuh. “Penilaian ini menjadi momen evaluasi atas capaian yang telah dilakukan serta sebagai dorongan untuk terus berinovasi dan memperkuat komitmen terhadap reformasi birokrasi,” tegasnya.
Lebih jauh, dia menargetkan agar Disdukcapil Jember bisa melangkah ke tahap berikutnya. “Kami berharap Disdukcapil Jember bisa menuju wilayah bebas dari korupsi, selanjutnya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” pungkasnya. (mok/ads)
Editor: Arifin BH
.jpg)
