Fraksi Gerindra DPRD Jatim Soroti Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan pada Perubahan APBD 2025

SURABAYA (Lentera) – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur (Jatim) menegaskan pentingnya arah kebijakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas.

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Eko Wahyudi, memandang pembangunan infrastruktur harus diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik perkotaan, tetapi juga mendukung swasembada pangan. Hal itu, kata dia, dapat diwujudkan melalui perbaikan jalan pertanian serta jaringan irigasi yang memadai.

“Pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mendukung swasembada pangan, termasuk perbaikan jalan pertanian dan irigasi,” tegas Eko Wahyudi dalam Sidang Paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (8/9/2025).

Ia menekankan  peningkatan kualitas infrastruktur pertanian akan berdampak langsung pada produktivitas petani, pengurangan biaya produksi, serta distribusi hasil pertanian yang lebih efisien. Menurutnya, APBD seharusnya menjadi instrumen yang berpihak pada sektor produktif, termasuk mendukung kesejahteraan petani sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Jawa Timur.

Selain sektor pertanian, Fraksi Gerindra juga menyoroti program listrik gratis dan pemanfaatan energi baru terbarukan, terutama bagi desa miskin dan pondok pesantren. Eko Wahyudi meminta agar pemerintah provinsi mempercepat realisasi program tersebut sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat yang selama ini masih terkendala akses energi.

“Kami juga meminta percepatan realisasi program listrik gratis dan PLTS untuk desa miskin dan pondok pesantren,” ujarnya.

Eko menambahkan, program tersebut tidak hanya menjadi wujud keadilan energi, tetapi juga bagian dari upaya pemerataan pembangunan. Desa-desa yang selama ini tertinggal akses listrik dapat terbantu, sementara pondok pesantren sebagai pusat pendidikan dan pengkaderan generasi muda bangsa bisa lebih produktif dengan dukungan energi yang memadai.

Sementara itu, di sektor pendidikan, Fraksi Gerindra menilai masih banyak persoalan yang perlu menjadi prioritas pemerintah. Salah satunya terkait kesejahteraan tenaga pendidik, sarana prasarana sekolah, hingga akses beasiswa yang lebih luas.

“Untuk sektor pendidikan, kami meminta tambahan anggaran untuk gaji guru, beasiswa, dan rehab sekolah guna memastikan kualitas pendidikan yang merata,” jelas Eko.

Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan Jawa Timur. Kualitas pendidikan yang merata hanya bisa terwujud jika anggaran benar-benar dialokasikan untuk memperbaiki ketimpangan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian khusus pada bidang kesehatan. Eko Wahyudi menekankan perlunya penambahan anggaran rumah sakit provinsi agar mampu beradaptasi dengan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang dicanangkan dalam skema BPJS Kesehatan.

“Di bidang kesehatan, anggaran rumah sakit provinsi harus ditingkatkan agar mampu beradaptasi dengan sistem KRIS BPJS,” pungkasnya.

Ia menilai, tanpa dukungan anggaran yang cukup, rumah sakit milik pemerintah provinsi akan kesulitan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar KRIS. Padahal, perubahan sistem ini menuntut adanya perbaikan fasilitas, pemenuhan sarana prasarana, hingga peningkatan kualitas SDM kesehatan.

Reporter: Pradhita/Editor:Widyawati