PALANGKA RAYA (Lentera) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Palangka Raya menyampaikan kritik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, melalui aksi damai pada 2 September 2025 di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Sebagaimana disampaikan Ketua DPC (GMNI) Palangka Raya, Pebriyanto kritik dari mahasiswa mengenai adanya Anggota Dewan yang tidak menjalankan kewajibannya secara optimal, seperti jarang hadir di kantor atau dalam agenda sidang.
"Harus dilakukan evaluasi, untuk memastikan setiap Anggota DPRD benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat," papar Pebriyanto, Kamis (4/9/2025).
Menurut para mahasiswa, terlihat jelas jika para Anggota Dewan tidak menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Fakta menunjukkan jika ada yang tidak memenuhi kewajibannya, ini yang harus dibenahi dari internal DPRD Kota Palangka Raya.
Pebriyanto melanjutkan, evaluasi hendaknya tidak hanya dilakukan oleh pimpinan DPRD, tetapi juga oleh partai politik yang menaungi Anggota Dewan tersebut.
"Ketua DPRD perlu mengevaluasi anggotanya, masyarakat juga harus berperan aktif memberikan kritik terhadap Anggota Dewan yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara benar," tegasnya.
Selain masalah kedisiplinan, Pebriyanto juga menyinggung mengenai kurangnya keterbukaan terkait informasi kinerja anggota DPRD Kota Palangka Raya.
Masyarakat hanya mengetahui keberadaan anggota legislatif ketika masa pemilu. Informasi yang diperoleh hanya melalui spanduk, tanpa mengetahui apa yang mereka kerjakan.
Karena itu para mahasiswa mengajak masyarakat di tingkat kelurahan agar lebih aktif meninjau, mengawasi, dan mempertanyakan kinerja wakil rakyat.
“Sebaliknya, ada Anggota DPRD yang aktif namun justru tidak terekspos. Inilah mengapa transparansi diperlukan, agar masyarakat tahu siapa wakil rakyat yang benar-benar bekerja,” pungkasnya.
Reporter: Novita/Editor: Ais
.jpg)
