JOMBANG (Lentera) - Rencana mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang dalam waktu dekat ini ditanggapi Wakil Ketua (Waket) DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah alias Gus Sentot.
Anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat ini berpesan agar Bupati Jombang Warsubi melakukan perombakan menyeluruh. Menurutnya, pembenahan ini bukan hanya perlu dilakukan pada satu-dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja.
Selain itu, lanjutnya, pembenahan OPD secara menyeluruh diperlukan guna meningkatkan akselerasi program strategis demi terwujudnya visi misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang.
“Saya minta tolong agar pembenahan ini dilakukan secara menyeluruh dan tidak tanggung-tanggung. Kalau ingin memperbaiki sesuatu hal, memang harus melalui proses. Tetapi harus dilakukan menyeluruh,” tegas Gus Sentot, Kamis (21/8/2025).
Politikus yang juga pengasuh pondok pesantren tersebut lantas mengibaratkan pemerintahan kabupaten sebagai tubuh manusia.
Menurut Gus Sentot, pencermatan dan evaluasi perlu dilakukan Bupati pada kondisi kepala, badan maupun kaki, agar menemukan formula yang tepat dalam melakukan pembenahan.
“Karena tidak menutup kemungkinan kepalanya baik, tapi karena di dalamnya itu ada badan sakit, misalnya kakinya sakit, akhirnya kepala dan lainnya terseret, terdampak,” ujar dia.
Gus Sentot sendiri mendukung langkah Bupati Warsubi yang melakukan mutasi jabatan, karena akan berdampak pada peningkatan kualitas kinerja pegawai.
Itu sebab, Gus Sentot juga berpesan penyegaran dan pembenahan dengan menempatkan orang yang tepat pada posisinya, serta sesuai dengan skill dan aturan yang ada.
Di sisi lain, Gus Sentot mengapresiasi pernyataan Bupati Warsubi yang menghindari praktik jual beli jabatan dalam proses mutasi jabatan.
“Tolong statemen bupati untuk tidak jual beli jabatan terus dikawal. Khawatirnya, tapi di bawah ada yang bermain-main,” kata Gus Sentot.
Harapan Gus Sentot berikutnya agar Bupati dan Wakil Bupati Jombang diberikan keleluasaan dalam menyusun kabinetnya untuk mewujudkan visi misi yang diusung keduanya.
Ia meminta para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, atau orang-orang dekat Bupati tidak memaksakan titip jabatan tertentu untuk orang tertentu kepada Bupati dan Wakil Bupati.
“Itu bahaya. Biarlah, bupati dan wakil bupati yang punya penilaian sendiri. Kalau sekadar wacana, memberikan informasi, oke saja. Tapi biar yang memilih bupati dan wabup,” kata Gus Sentot.
Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang, Kartiyono, juga menegaskan, rotasi jabatan merupakan hal wajar dan hak prerogatif bupati.
"Itu tidak ada kaitannya dengan partai koalisi atau nonkoalisi. Karena mutasi jabatan itu kewenangan Bupati. Jadi tidak perlu dianggap sesuatu yang luar biasa," ujar Kartiyono.
Menurutnya, mutasi jabatan merupakan langkah normal dalam sistem pemerintahan sebagai bagian dari penyegaran dan upaya peningkatan kinerja di lingkungan birokrasi.
"Mutasi itu lumrah, bahkan seharusnya dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan pelayanan publik," tegas Sekretaris Komisi A DPRD Jombang ini.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang, Bambang Suntowo, membenarkan saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang bersiap melakukan mutasi untuk mengisi puluhan jabatan kosong di lingkungan birokrasi.
Posisi yang lowong tidak main-main, mulai dari eselon II, III, hingga IV, termasuk kursi strategis kepala dinas, sekretaris dinas, hingga kepala bidang.
Saat ini, sebagian besar jabatan tersebut ditempati pejabat pelaksana tugas (Plt).
Dikatakan Bambang, Pemkab Jombang sudah telah mengajukan usulan pengisian jabatan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara online.
Nama-nama calon pejabat kini tengah digodok melalui mekanisme resmi. “Prosesnya mengikuti aturan yang berlaku,” ujar Bambang Suntowo, Kamis (21/8/2025).
Bambang menegaskan, untuk jabatan eselon II, Bupati Warsubi menunggu evaluasi enam bulan. Dia berharap usulan cukup dikirim ke BKN tanpa perlu izin Mendagri agar proses lebih cepat.
Sedangkan untuk eselon III dan IV, mekanisme akan ditentukan melalui Tim Penilai Kinerja PNS (TPKPNS) yang diketuai Sekda Kabupaten Jombang Agus Purnomo.
Terkait isu jual beli jabatan Bambang menanggapi dingin. “Suara-suara seperti itu biasanya datang dari luar. Handphone saya saja kemungkinan disadap KPK, mana berani macam-macam. Semuanya mengikuti aturan,” kilahnya.
Reporter: Sutono/Editor: Widyawati
.jpg)
