Polemik Cabor Anggar di Porprov Jatim IX 2025, Pemkot Malang Tunggu Keputusan Gubernur soal Bonus Atlet

MALANG (Lentera) - Polemik cabang olahraga (cabor) anggar dalam gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jatim 2025 lalu, mengakibatkan belum bisa diberikannya bonus bagi atlet peraih medali. Karena Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, menunggu keputusan Gubernur Jawa Timur.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Baihaqi mengaku prihatin adanya dualisme kepengurusan dalam organisasi cabor anggar, persoalan ini dapat mencederai semangat kompetisi dan merugikan atlet yang sudah berjuang maksimal di arena pertandingan.

"Kami dari Disporapar sungguh sangat menyayangkan kejadian seperti ini, karena ini bisa mempengaruhi nilai suksesi penyelenggaraan Porprov IX Jatim 2025. Apalagi sampai sekarang persoalan cabor anggar belum selesai," ujar Baihaqi, Jumat (1/8/2025).

Untuk diketahui, cabor anggar dalam Porprov Jatim IX 2025 yang digelar pada 28 Juni–5 Juli lalu, dibatalkan menyusul keputusan KONI Jawa Timur memberhentikan Technical Delegate (TD) pada 22 Juli 2025 lalu.

Polrmik ini tidak lepas dari dualisme kepengurusan cabor anggar di tingkat pusat. Di mana terdapat dua pihak yang mengklaim sebagai Pengurus Besar (PB), yakni satu berada di bawah KONI yang dipimpin Agung Setiawan. Sementara satu lagi berada di bawah Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang dipimpin Amir Yanto.

Akibatnya, medali yang telah diraih oleh atlet termasuk dari Kota Malang, hingga kini belum diakui secara resmi dan tidak langsung diikuti dengan pemberian penghargaan atau bonus.

Baihaqi menegaskan, kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak agar ke depan pelaksanaan Porprov berjalan lebih tertib, terutama dalam aspek keorganisasian cabor.

"Ke depan, saat Porprov berlangsung, keorganisasian cabor juga harus menjadi perhatian. Tidak boleh ada dualisme. Organisasi cabor harus settle dulu agar pelaksanaan ajang bisa berjalan dengan lancar," katanya.

Terkait nasib atlet anggar Kota Malang yang telah meraih medali namun belum menerima penghargaan, Baihaqi menyampaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih menunggu keputusan Gubernur Jatim.

Dirinya memgaku belum bisa memastikan, apakah besaran atau bentuk penghargaan nantinya akan setara dengan atlet dari cabor lain yang medali dan hasilnya telah diakui resmi.

"Reward yang kami berikan sama atau tidak, ini nanti menunggu setelah pembahasan lebih lanjut. Jadi saat ini saya belum bisa menyampaikan sama atau tidak," lanjutnya.

Namun Baihaqi memastikan, Pemkot Malang tetap akan memberikan perhatian terhadap para atlet anggar yang telah mengharumkan nama daerah.

"Mereka adalah atlet yang bertanding secara sportif dan sudah berjuang. Meski hingga saat ini medalinya belum diakui, tetap akan kami perhatikan," tutupnya.

Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais