Blitar - Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Blitar, Senin (12/11). Mereka menuntut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI adanya potensi korupsi milyaran rupiah.
“Kami mendesak agar hasil investigasi BPK untuk segera ditindaklanjuti, banyak proyek di Kota Blitar yang terindikasi adanya korupsi,” teriak Trijanto, korlap aksi saat berorasi.
Triyanto mencontohkan adanya lelang beras pada tahun 2017 pada Dinas Sosial Kota Blitar yang berpotesi menyebabkan kerugian negara. “Dari hasil laporan BPK atas laporan keuangan Pemkot Blitar nomor: 56.A/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tanggal 11 Mei 2018 dapat diperoleh informasi bahwa Dinas Sosial menganggarkan belanja pengadaan beras keluarga miskin sebesar Rp 14,6 miliar dan direalisasikan RP 14,5 miliar” paparnya.
Dengan membawa buku salinan bukti-bukti temuan BPK, Triyanto mendesak agar anggota dewan segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut. “Tidak ada alasan untuk mendiamkan temuan ini, sebagai wakil rakyat kami minta agar anggota dewan segera menindaklanjutinya,” teriaknya.
Usai berorasi sekitar 30 menit, perwakilan massa diterima anggota Komisi III DPRD Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi di ruang paripurna dewan. Nuhan pun berjanji akan menindaklajuti temuan tersebut. “Akan kami tindaklanjuti agar tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi,” ujar politisi PPP tersebut.
Usai berdialog dengan anggota DPRD, massa pun membubarkan diri.(van)
.jpg)
.jpg)
