SURABAYA (Lentera) — Bendahara DPW PKS Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan dukungan maksimal kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi pemangkasan tarif impor Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.
Menurut Lilik, meskipun kebijakan tersebut membuka peluang besar bagi UMKM untuk menembus pasar ekspor AS yang menjanjikan, tantangan juga semakin nyata terutama terkait persaingan dengan produk impor yang lebih murah.
"Sebagai wakil rakyat di Jawa Timur, saya melihat ini sebagai momen penting untuk mendorong pelaku usaha, khususnya UMKM, agar mampu meningkatkan kualitas produk dan berani menembus pasar ekspor," ungkap Lilik, Sabtu (19/07/2025).
Wanita yang juga menjabat Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur ini menegaskan, pemerintah daerah harus bersinergi dengan pusat dalam memberikan dukungan teknis, akses pembiayaan, dan pendampingan agar produk lokal bisa bersaing di pasar internasional, termasuk AS.
"Pemerintah daerah perlu bersinergi dengan pusat dalam memberikan dukungan teknis, akses pembiayaan, dan pendampingan agar produk-produk lokal kita bisa bersaing dan masuk ke pasar internasional, termasuk Amerika Serikat," katanya.
Lilik juga mengingatkan bahwa pembebasan tarif impor oleh Indonesia bagi produk asal AS bisa berpotensi membanjiri pasar dalam negeri dengan produk asing yang lebih murah, sehingga perlu adanya langkah strategis dari pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri, khususnya sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.
Untuk itu, Lilik mendorong pelaksanaan pelatihan ekspor bagi UMKM, sinergi antar kementerian dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi perindustrian, perdagangan, dan koperasi untuk membuka akses pasar luar negeri. Selain itu, ia mengusulkan kebijakan proteksi selektif bagi sektor lokal yang rentan terdampak, seperti sektor tekstil dan konveksi, dengan berbagai insentif dan kewajiban pembelian produk lokal di institusi pendidikan dan instansi pemerintah.
"Pemerintah juga perlu menggencarkan kampanye beli pakaian lokal melalui OPD yang membidangi perdagangan dan koperasi," ujarnya.
Lilik menyampaikan bahwa sektor lain seperti makanan dan minuman juga harus mendapat perhatian dengan langkah seperti zonasi produk pangan di pasar tradisional, guna menjaga daya saing produk lokal.
"Misal perlu adanya zonasi produk pangan 70 persen lapak di pasar berisi produk lokal," tambahnya.
Terkait rencana pembentukan BUMD pangan di Jawa Timur, Lilik mengingatkan pentingnya optimalisasi perencanaan agar dapat menyerap produk petani lokal dan menjualnya ke pasar, sehingga mendukung kelangsungan produksi dalam negeri.
"Saya kira banyak contoh sektor lain yg memang perlu diproteksi. Juga semangat untuk sosialisasi masif lebih cinta produk dalam negeri dibanding produk luar yang bisa mengancam matinya produsen atau penghasil di segala bidang," pungkasnya. (*)
Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
