SURABAYA (Lentera) - Sebanyak 1.225 anak dari keluarga prasejahtera akan menempuh pendidikan di 19 Sekolah Rakyat di Jawa Timur. Mereka mulai masuk asrama pada 7 Juli 2025 untuk menjalani masa orientasi, kemudian masuk kegiatan belajar-mengajar pada 14 Juli.
Kepala Dinas Sosial Jatim, Restu Novi Widiani, menyebutkan bahwa para siswa ini menyasar anak-anak yang tergolong dalam desil 1 dan 2 menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau kelompok paling rentan secara ekonomi.
Proses seleksi pada siswa sekolah rakyat ini dilakukan secara ketat seperti verifikasi lapangan langsung. Hal ini dilakukan untuk memastikan penerima manfaat benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
“Para siswa ini sudah ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah masing-masing. Bagi sekolah rakyat yang dikelola pemprov, SK ditandatangani oleh gubernur, sedangkan sekolah di bawah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati atau wali kota,” ujar Novi, di Surabaya Selasa (23/6/2025).
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa dari 19 sekolah rakyat yang disiapkan, beberapa merupakan sekolah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seperti tiga rombongan belajar (rombel) jenjang SMA di Malang, enam rombel SMP di Batu, dan tiga rombel SMA di Lamongan.
Sekolah lainnya tersebar luas di berbagai kabupaten/kota, antara lain Surabaya, Kediri, Mojokerto, Malang, Pasuruan, Jombang, Pacitan, Probolinggo, Banyuwangi, Ponorogo, Pasuruan, Jember, Gresik, Pamekasan, Bojonegoro, dan Tuban. Sekolah rakyat ini mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Untuk menunjang pembelajaran dalam proses pendidikan ini ada lebih dari 500 tenaga pengajar. Mereka terdiri dari guru, kepala sekolah, dan staf pengajar, sebagian besar berasal dari ASN dan tenaga PPPK, yang akan bekerja penuh maupun paruh waktu.
Tak berhenti di situ, Pemprov Jatim kini juga menyiapkan perluasan program melalui pemanfaatan 23 Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di wilayah ini—termasuk BLK milik kementerian—untuk dijadikan sekolah rakyat tahap berikutnya.
“Presiden telah mengarahkan agar 100 sekolah rakyat diluncurkan pada tahap pertama bulan depan. Kami di Jatim sedang menyiapkan tambahan sekolah dengan menilai kelayakan 23 BLK untuk dijadikan sekolah rakyat sementara,” kata Novi.
Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan tidak ada anak yang tertinggal hanya karena hambatan ekonomi. Sekolah rakyat hadir bukan sekadar sebagai ruang belajar, melainkan sebagai ruang harapan. Di tengah tantangan ketimpangan sosial, pendidikan tetap menjadi jalan utama menuju kemajuan. (*)
Reporter : Lutfi
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
